Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengapresiasi penyerahan 334 kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Rani berharap ke depannya program hunian pro-rakyat terus diperbanyak.
“Saya pribadi tentunya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program-program yang pro-rakyat seperti ini karena harapan semua orang adalah sama dapat hidup di tempat tinggal yang layak huni dengan harga yang mumpuni terjangkau,” kata Rani kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).
Politikus Gerindra itu menilai program tersebut bisa diwujudkan melalui kerja sama seluruh pihak terkait. Ia lantas berpesan supaya calon penghuni yang lolos verifikasi memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Tentunya program-program seperti ini tidak dapat terwujud tanpa kerja sama dari banyak pihak-pihak yang memang memiliki kapasitas dan mewujudkan program ini menjadi nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memang masih memiliki kendala keterbatasan dalam penghasilan. Semoga ke depan masih banyak lagi tempat-tempat tinggal yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang yang memang membutuhkan dan sesuai dengan verifikasi yang ada,” ucapnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Foto: Dok. Situs DPRD DKI Jakarta
|
Rani juga memberikan apresiasi kepada jajaran Pemprov DKI Jakarta yang menyiapkan lokasi relokasi sebelum melakukan program revitalisasi. Menurutnya, langkah tersebut solutif.
“Apresiasi juga setinggi-tingginya kepada jajaran Pj Gubernur Pak Teguh Setyabudi dan juga Sekda Pak Marulloh Matalli dalam hal ini menjadi gaya baru sebelum merevitalisasi tapi sudah menyiapkan terlebih dahulu relokasi bagi mereka-mereka yang terdampak sehingga minim kegaduhan ke depannya, mengatasi masalah dengan solusi, bukan dengan melahirkan masalah baru,” jelasnya.
“Semoga juga program-program baik seperti ini dapat juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah tidak hanya di DKI Jakarta sehingga masyarakat Indonesia semakin sejahtera ke depannya secara merata,” lanjutnya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta dari F-PDIP Dwi Rio Sambodo mendorong supaya Pemprov memastikan penentuan skala prioritas tak diskriminatif. Pasalnya, sejak awal tujuan mendirikan rusun ialah untuk menyiapkan hunian layak bagi warga Jakarta, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
“Jadi penentuan skala prioritas ini harus didasarkan juga pada sumber data DTKS, agar tidak mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat kita. DTKS adalah salah satu ukuran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya memulai dari MBR, jangan ada manipulasi penerima manfaat Rusun tersebut dan jangan terjadi diskriminasi sebagaimana prosedur yang berlaku,” kata Rio.
Selain itu, Rio juga meminta Pemprov memastikan betul kelengkapan sarana dan prasarana penunjang rusun, termasuk fasos dan fasum. Dengan begitu, aktivitas masyarakat bisa berjalan baik.
“Jangan sampai fasos dan fasum nya tidak diperhatikan alias asal ada dan asal jadi,” tegasnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo. Foto: DPRD DKI
|
Anggota Komisi B itu juga berharap keberadaan rusun bisa menaikkan taraf hidup warga. Menurutnya, keberadaan rusun sangat dibutuhkan oleh warga, khususnya yang tinggal di bantaran kali maupun permukiman kumuh.
“Kebutuhan rusun di DKI masih sangat dibutuhkan oleh warga khususnya yang tinggal di bantaran kali atau permukiman kumuh lainnya. Maka relokasi warga ke tempat hunian yang lebih layak, harus menjadi prioritas utama Pemprov DKI,” ucapnya.
“Penyediaan pemukiman adalah bagian tak terpisahkan dari penanganan masalah agraria perkotaan dan perjuangan agraria perkotaan yang menitik beratkan pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan yaitu tempat hunian dan akses aktivitas ekonomi usaha,” tambahnya.