Jakarta –
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar jalur zonasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dihapus. P2G mewanti-wanti agar Gibran tak tergesa-gesa menghapus PPDB zonasi.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai sejak awal PPDB zonasi bertujuan baik dalam pemerataan kualitas pendidikan hingga akses sekolah. Namun, Satriwan tak menampik jika sistem ini masih timbulkan permasalahan yang sama.
“Tapi, setelah 7 tahun berjalan, sistem PPDB Zonasi masih berkutat dengan masalah yang sama yaitu tidak meratanya sebaran sekolah negeri di wilayah Indonesia, pelaksanaan PPDB di daerah tak didasarkan pada analisis demografis siswa, tak didasarkan analisis geografis akses dari rumah ke sekolah, manipulasi KK demi sekolah favorit, adanya praktik pungli dan intervensi agar diterima di sekolah tertentu, dan belum terciptanya pemerataan kualitas sekolah secara nasional seperti tujuan semula zonasi,” kata Satriwan melalui keterangan tertulis, Sabtu (23/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Satriwan menilai pernyataan Gibran menghapus PPDB zonasi cenderung tergesa-gesa. Ia lantas mengingatkan jangan sampai pemerintah asal menghapus sistem yang sudah ada tanpa kajian akademik objektif.
“Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang akan menghapus Sistem PPDB Zonasi kesannya tergesa-gesa dan reaksioner. P2G berharap, jangan sampai pemerintah pusat asal menghapus saja, jangan tergesa-gesa begitu tanpa ada kajian akademik yang objektif dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation),” tegasnya.
P2G memandang Mendikdasmen Abdul Mu’ti masih belum melibatkan publik dalam kajian penghapusan PPDB zonasi dengan mengundang perwakilan organisasi pendidikan, akademisi, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), maupun orang tua murid. Karena itu, ia sekali lagi menekankan jangan sampai penghapusan PPDB zonasi berdampak negatif bagi siswa maupun sistem pendidikan di RI.
“Memang Abdul Mu’ti sudah mengumpulkan para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia dalam acara Rapat Koordinasi Nasional mengevaluasi kebijakan pendidikan termasuk PPDB Zonasi, tapi publik belum melihat bagaimana hasil rekomendasinya,” ujarnya.
“Jangan sampai keputusan mendadak menghapus sistem PPDB Zonasi ini berdampak kontraproduktif kepada siswa dan sistem pendidikan secara umum, yaitu makin tingginya angka putus sekolah, menciptakan kastanisasi sekolah kembali, biaya pendidikan di sekolah swasta makin mahal, dan anak-anak dari keluarga miskin makin tertinggal jauh di belakang,” tambahnya.
Satriwan menyebut, yang dibutuhkan saat ini ialah evaluasi dan kajian mendalam mengenai sistem PPDB Zonasi. Misalnya, aspek apa yang mesti diperbaiki jika sistem ini dilakukan atau sebaliknya. Terakhir, P2G turut mendorong adanya grand design skema PPDB baru yang tak diskriminatif.
“Jika dihapus, bagaimana sistem penggantinya bagaimana skema masuk sekolah negeri? Bagaimana dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak? Dampak terhadap sistem pendidikan nasional? Mendikdasmen hendaknya melibatkan partisipasi publik semua unsur pemangku kepentingan pendidikan,” ucapnya.
“Jadi tidak bisa asal memutuskan apalagi dilakukan tergesa-gesa. P2G berharap Kementerian Dikdasmen membuat grand design skema Penerimaan Peserta Didik Baru yang lebih berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh anak Indonesia,” lanjutnya.
Seperti diketahui, Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta agar jalur zonasi pada sistem PPDB dihilangkan. Arahan itu sudah disampaikan Gibran kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
“Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan,” kata Gibran saat sambutan dalam acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
Gibran menerangkan saat ini penting untuk mengajarkan anak-anak tentang coding, programming, hingga digital marketing. Dia mewanti-wanti jangan sampai Indonesia tertinggal dari negara lain.
“Penting mengajarkan anak-anak kita pelajaran coding dan belajar programming, belajar digital marketing, karena sekarang kita nggak boleh ketinggalan dari negara lain. Jadi jangan sampai ketinggalan,” ujar Gibran.
Menanggapi itu, Abdul Mu’ti menyebut sistem zonasi PPDB tengah dikaji. Abdul Mu’ti mengatakan keputusan mengenai sistem zonasi PPDB ini akan segera diumumkan setelah kajian selesai dilakukan. Mu’ti menyebutkan pihaknya juga menerima masukan dari kepala dinas, anggota DPR, hingga masyarakat.
“Bukan pembahasan mengenai penghapusannya, tapi pembahasan mengenai zonasi, tidak bicara menghapuskan dan tidak bicara meneruskan, semua masih dalam pengkajian. Nanti tunggu saja tanggal mainnya ya, it’s coming soon,” ungkap Abdul Mu’ti saat kunker di Sekolah Sultan Iskandar Muda di Medan, dilansir detikSumut, Sabtu (23/11/2024).
“Sehingga, terkait dengan pernyataan Pak Wakil Presiden, tentu kami akan perhatikan tapi keputusannya akan kami lakukan setelah kajian yang kami lakukan, termasuk masukan dari kepala dinas dan masyarakat, termasuk masukan dari DPR, yang nanti kami ramu untuk menjadi keputusan yang mudah-mudahan menjadi kemudahan proses penerimaan murid-murid baru berlangsung baik dan lebih adil,” tambahnya.
(taa/idh)
