Sudah Sepantasnya Semua Pihak Termasuk DPR Hargai Putusan MK

“Pada intinya tetap berpegang teguh pada putusan MK. Sehingga kita tahu sendiri Mahkamah Konstitusi, guardian of constitution, sudah sepantasnya semua pihak, termasuk DPR, menghargai keputusan yang sudah dikeluarkan MK,” kata Verrel kepada wartawan di lapangan FISIP UI, Depok, Kamis (22/8/2024).

Verrel pun menyinggung DPR yang mengakali suatu hal demi kepentingan segelintir orang. “Jangan kemudian DPR berusaha mencari cara lain untuk mengakali demi memuluskan kepentingan segelintir orang tertentu,” lanjut dia.

Verrel mengatakan pembahasan terkait RUU Pilkada yang dilakukan Badan Legislatif (Baleg) merupakan formalitas. Dia menilai kebijakan untuk masyarakat tidak sesederhana itu dilakukan Baleg.

“Bisa dipantau kemarin Baleg membahas hal ini hanya satu jam, sekadar formalitas, semua dibahas, ditanyakan, iya, iya, setuju, setuju. Saya kira membuat suatu regulasi, suatu kebijakan untuk masa depan masyarakat Indonesia, 280 juta masyarakat Indonesia, tidak sesederhana itu,” tuturnya.

“Jadi saya pikir tidak ada keseriusan, tidak ada suatu hal yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh DPR kita terkait masa depan bangsa kita. Terutama soal demokrasi kita yang sedang terancam,” tuturnya.

Verrel mengatakan masyarakat sudah mengendus adanya kepentingan lain di balik RUU Pilkada. Menurutnya, hal ini merupakan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan kekuasaannya.

“Saya kira mencium kepentingan lain sudah lama kita endus ya kepentingan-kepentingan siapa, tentu sudah kita ketahui bersama bagaimana Presiden Joko Widodo. Dengan segala daya upayanya berusaha untuk tetap mempertahankan kekuasaannya,” tuturnya.

“Mungkin dua periode tidak bisa diganggu gugat, tapi rasanya menyusupi lewat parpol, lewat segala kebijakan-kebijakan yang dilahirkan saat ini adalah salah satu upaya dia buat mengamankan posisinya pasca nanti dia lengser dari posisi Presiden RI,” sambung dia.