Jubir Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan jabatan kepala daerah bukanlah oposisi dari Pemerintah Pusat. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.
“Jadi pada dasarnya, kita semua ingin agar peran, amanat yang dititipkan bisa dijalani dengan baik,” kata Anies di Kemhan RI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).
“Jadi kita semua liat perjalanan nanti, bila amanat itu diberikan untuk mengikuti Pilkada itu berjalan dengan baik,” sambungnya.
Anies juga lalu menanggapi jika dirinya kembali didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Pilgub Jakarta 2024. Diketahui, Prabowo pernah mengusung Anies dan Sandiaga Uno di Pilgub Jakarta 2017.
Anies mengatakan dukungan Prabowo merupakan kehormatan baginya. Dia lantas mengatakan baik dirinya maupun Prabowo sama-sama menginginkan Jakarta sebagai kota global.
“Menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan apa yang pernah kita kerjakan bersama-sama, karena kita menginginkan Jakarta sebagai kota global,” ujarnya.
“Bisa maju dan bisa ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Tentu sebuah kehormatan, sebuah rasa syukur dan mudah-mudahan ini memberi kebermanfaatan bagi semua,” imbuh dia.
Pernyataan Dahnil
Sebelumnya, Dahnil Anzar Simanjuntak menyinggung ada pihak mengaku oposisi namun mengincar posisi jabatan kepala daerah. Pihak tersebut, menurut Dahnil, berharap menunggu tawaran.
Hal tersebut diungkapkan Dahnil di akun media sosial X seperti dilihat pada Jumat (26/7). Dahnil mengingatkan soal sopan santun kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Jabatan gubernur, bupati, wali kota itu bukan jabatan oposisi. Dia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Fatsunnya, ketika terpilih, tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan. Kita butuh gubernur, wali kota, dan bupati yang memahami hal ini. Sehingga pembangunan nasional bisa berjalan akseleratif dan harmonis untuk Indonesia yang lebih maju,” tulis Dahnil yang mengizinkan twitnya dikutip.
Dahnil menilai oposisi tersebut ingin menjadikan jabatan kepala daerah sebagai batu loncatan untuk jabatan yang lebih tinggi. Padahal, menurutnya, oposisi tepatnya berada di luar pemerintahan atau menjadi anggota parlemen.
“Sayangnya, ada beberapa pihak yang ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut sekedar panggung ‘asal beda’, untuk anak tangga jabatan politik berikutnya, lupa fokus pada upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintahan pusat, dalam hal ini presiden,” jelasnya.
