Jakarta –
Kedatangan Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Sheikh Abdul Karim Harelimana, di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD disambut hangat oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW).
Rwanda sendiri merupakan sebuah negara yang berada di Afrika bagian tengah. Negara ini berbatasan dengan Uganda, Tanzania, Burundi, serta Republik Demokratik Kongo.
Di komplek parlemen, Abdul Karim yang didampingi Executive Assistant Helen Mandagi diterima oleh HNW di Ruang Kerja, Lt.9, Gedung Nusantara III. Dalam pertemuan yang menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris itu banyak hal yang dibahas oleh HNW dan Abdul Karim.
HNW mengatakan kedatangan Abdul Karim ke komplek parlemen untuk menindaklanjuti pertemuan yang telah dilakukan oleh Presiden Rwanda Paul Kagame dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tahun 2022 yang lalu.
“Kedua negara telah bersepakat membuka hubungan langsung dan Rwanda sudah membuka kedutaan besar di Indonesia,” ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (30/4/2024).
Sebagai informasi, Abdul Karim merupakan duta besar pertama Rwanda di Indonesia. Maka dari itu, untuk menjalin hubungan dengan Rwanda, saat ini Indonesia masih melalui kedutaan besarnya yang ada di Kota Nairobi, Kenya. Duta besarnya masih dirangkap dengan beberapa negara Afrika lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mereka ingin agar Indonesia segera membuka kedutaan besarnya di Rwanda,” tambah HNW.
HNW menambahkan sangat penting untuk meningkatkan hubungan Indonesia-Rwanda. Negara itu dikatakan memiliki lokasi yang strategis di benua Afrika. Selain itu negara yang beribukota di Kigali ini sekarang mengalami kemajuan yang pesat. Diakui disana pernah terjadi konflik antar suku, Hutu dan Tutsi, yang menimbulkan banyak korban jiwa namun konflik tersebut akhirnya bisa berakhir dengan damai.
“Mereka bisa bangkit setelah konflik antar suku yang panjang”, paparnya
Selepas konflik dan bangkit, Rwanda menurut HNW berubah dari negeri yang dulunya terbelakang menjadi negeri yang maju, bisa menghadirkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik serta tercipta persatuan nasional yang kuat berbasiskan keragaman suku dan agama.
Dari beragamnya suku, agama dan golongan, dan kepentingan serta bisa menyudahi konflik antarsuku, bangsa Indonesia bisa menjadikan Rwanda sebagai mitra yang berpengalaman positif, agar potensi konflik serupa di tengah keberagaman dan kepentingan itu tidak terjadi lagi, tidak terulang dan tidak menyebar.
“Dengan mengedepankan keadilan, Rwanda merupakan salah satu negara yang berhasil mengatasi permasalahan peperangan antar suku yang mengancam persatuan nasional,” tuturnya.
Abdul Karim dalam kesempatan itu memuji keberagaman dan majunya pendidikan Islam di Indonesia. Ia juga melihat dinamika ormas-ormas Islam serta peran yang dilakukan oleh MPR dan DPR. Meningkatkan hubungan antar parlemen bagi HNW perlu ditingkatkan sebab demokratisasi di Rwanda berjalan dengan baik, buktinya partisipasi perempuan Rwanda di parlemen mencapai 61 persen. Ketua Parlemen Rwanda pun juga perempuan.
HNW juga sepakat bila hubungan antar parlemen dan pemerintahan kedua negara ditingkatkan. Dikatakan peningkatan hubungan kedua negara bisa terjadi apabila Indonesia telah membuka kedutaan besar di Kigali atau memperkuat kedutaan besarnya yang ada di Nairobi.
“Dari sinilah selanjutnya hubungan perdagangan dan yang lainnya bisa diperkuat”,pungkasnya.
(akd/ega)
