Salah satu program pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang sampai detik ini memimpin perolehan penghitungan suara versi real count sementara KPU yang masih menimbulkan berbagai pertanyaan bahkan sinisme publik adalah makan siang gratis untuk anak sekolah.
Program makan siang gratis dipersepsikan sebagai desain program yang sekadar berwatak charity dan tidak memiliki nilai edukasi. Program makan siang gratis dianggap akan menjadi beban APBN sekaligus tidak mencerminkan ikhtiar menghadirkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Secara kalkulatif, program makan siang gratis yang menempatkan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat (beneficiaries) membutuhkan anggaran jumbo. Menurut Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko, program unggulan makan siang gratis jika dilaksanakan 100% estimasi anggaran Rp 450 triliun. Pada tahun pertama diperkirakan butuh anggaran Rp 100-120 triliun. Rancangan anggaran pembiayaan dari APBN sebesar 50% atau sekitar Rp 50-60 triliun.
Sasaran program makan siang gratis sesuai janji paslon Prabowo-Gibran adalah 82,9 juta orang seluruh Indonesia. Secara khusus akan diprioritaskan pada 47,5 siswa dalam berbagai jenjang sekolah. Dan, pada awal program daerah yang disasar adalah kategori 3T yakni daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Daerah yang diasumsikan dalam kondisi kerawanan pangan dan potensi menjadi zona kemiskinan ekstrem.
Lembaga Penyedia
Anggaran makan siang gratis jika direalisasikan hampir menyamai alokasi anggaran pembangunan IKN yakni Rp 466 triliun yang juga sulit dipenuhi meski dalam skema penganggaran multiyears. Terlepas dari kebutuhan anggaran, yang menjadi pertanyaan lembaga apakah yang siap menjadi penyedia? Apakah lembaga penyedia tersebut perusahaan besar yang memiliki modal kuat untuk menalangi terlebih dahulu dalam pelaksanaan program? Atau, diserahkan pada BUMN dalam kerangka penugasan khusus?
Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa pelaksana/vendor/penyedia layanan program makan siang gratis akan diarahkan pada UMKM, koperasi, dan BUMDesa. Sehingga ada intensi pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM, koperasi, dan BUMDesa dianggap cukup kompatibel sebagai pelaksana program makan siang gratis yang memiliki jangkauan layanan seluruh negeri.
Terkhusus BUMDesa sebenarnya sangat potensi untuk dilibatkan dalam pelaksanaan program makan siang gratis. Mengapa demikian? Pertama, saat ini jumlah BUMDesa mengalami peningkatan, pada akhir 2023 sudah terdapat 60.417 BUMDesa. Dan, tercatat 16.558 BUMDesa telah berbadan hukum. BUMDesa yang berklasifikasi maju dan berkembang yang notabene siap menjadi pelaksana program makan siang gratis adalah 1150 BUMDesa maju dan 7661 BUMDesa berkembang. Kelembagaan BUMDesa jika dikoordinasi serta diintegrasikan dengan UMKM dan koperasi memiliki kelayakan sebagai pelaksana program makan siang gratis.
Kedua, BUMDesa adalah entitas bisnis berbadan hukum yang merupakan milik pemerintah desa yang jangkauan pelayanan usaha di perdesaan termasuk dalam wilayah tertinggal dan terluar. Jadi ketika BUMdesa ditunjuk sebagai pelaksana program makan siang gratis untuk sasaran siswa sekolah di wilayah perdesaan di zona daerah 3T sudah sesuai. Tinggal kementerian terkait yakni Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat integrasi perencanaan yang tepat sesuai tugas dan fungsinya.
Ketiga, BUMDesa saat ini berkembang menjadi lokomotif ekonomi perdesaan yang memiliki peran dalam mengonsolidasikan lembaga perekonomian desa yang lain seperti pasar desa, IKM Desa, jejaring toko desa, dan kelompok tani. Sehingga tidak akan kesulitan menjadi penyedia dari program makan siang gratis .
Penguatan Ekonomi Desa
Menjadikan BUMDesa sebagai penyedia layanan program makan siang gratis juga memiliki makna bahwa negara berpihak pada penguatan ekonomi perdesaan. Karena BUMDesa sesuai amanat Peraturan pemerintah No 11 tahun 2021 memiliki tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa. Menjadikan BUMDesa sebagai lembaga ekonomi yang kuat yang mampu berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di desa dan juga menumbuhkan kemitraan strategis ekonomi di desa.
Jangan pernah ragu menjadikan lembaga ekonomi perdesaan seperti BUMDesa menjadi pelaksana program unggulan pemerintah jika nantinya direalisasikan. Mengingat BUMdesa memiliki goodwill (iktikad baik) untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa. BUMDesa merupakan instrumen sosial untuk program pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal desa.
Kapasitas BUMDesa sebagai pelaksana program seperti program makan siang gratis jelas mumpuni karena BUMDesa sudah terbiasa menjalankan kegiatan usaha dengan pergerakan yang progresif. Aset dan omzet BUMDesa juga meningkat seiring semakin profesional dan memahami perannya sebagai the rural company. Bahkan banyak BUMDesa yang kini menuju level Good Corporate Governance.
Negara memang harus memberikan kepercayaan pada desa dan lembaga ekonomi desa jika ingin sukses menjalankan program nasional yang berkelanjutan dan mengambil area program di kawasan perdesaan.
