Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berdirinya negara Palestina. Sikap Netanyahu itu pun menuai kritik keras, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutterres
Sikap Netanyahu itu disampaikan pada Sabtu (20/1). Netanyahu menentang tekanan dari AS dan negara lain terhadap pemerintahannya untuk berkomitmen terhadap negara Palestina di masa depan.
“Dalam percakapannya dengan Presiden Biden, Perdana Menteri Netanyahu menegaskan kembali kebijakannya bahwa setelah Hamas dihancurkan, Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza untuk memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel, sebuah persyaratan yang harus dipenuhi, bertentangan dengan tuntutan kedaulatan Palestina,” demikian keterangan dari kantor PM Israel.
Lewat X, Netanyahu juga mengatakan Israel harus mempertahankan ‘kendali keamanan atas seluruh wilayah barat Yordania’. Wilayah itu artinya mencakup Tepi Barat yang diduduki Israel.
Komentar Netanyahu itu mengurangi harapan di beberapa kalangan bahwa krisis Gaza dapat mengakibatkan para pemimpin Israel dan Palestina memulai kembali perundingan diplomatik dan memulai proses perdamaian yang terbengkalai. Meningkatnya isolasi terhadap Netanyahu di luar negeri terjadi di tengah meningkatnya ketidakpopuleran di dalam negeri dan protes atas nasib sekitar 130 sandera yang masih ditahan di Gaza oleh Hamas.
Hamas membunuh sekitar 1.300 orang – sebagian besar warga sipil – dan menyandera 240 orang dalam serangan mendadak mereka di Israel selatan pada 7 Oktober. Sementara itu, pasukan Israel terus masuk ke Gaza selatan untuk mencari pejabat tinggi Hamas, yang diyakini Israel bersembunyi di Khan Younis, kota terbesar kedua di wilayah tersebut.
Para pejabat dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan jumlah korban tewas secara keseluruhan sejak konflik menembus 25.000 orang. Korban tewas mayoritas ialah anak-anak dan perempuan.
Sikap Netanyahu Bikin Sekjen PBB Berang
Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam sikap Netanyahu yang menolak solusi dua negara dengan Palestina. Dia menyebut penolakan Israel itu tak bisa diterima dan dapat memperpanjang perang di Gaza.
“Penolakan yang jelas dan berulang pada minggu lalu terhadap solusi dua negara di tingkat tertinggi pemerintahan Israel, tidak dapat diterima,” kata Guterres dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1/2024) waktu setempat.
“Penolakan ini, dan penolakan terhadap hak kenegaraan rakyat Palestina, akan memperpanjang konflik yang telah menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan global,” ujar Sekjen PBB itu dalam pertemuan tersebut, seperti dilansir, Rabu (24/1/2024).
