Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku mengalami kesulitan melakukan pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024. Bawaslu menyebut hal itu lantaran tak diberi akses sistem informasi logistik (silog) oleh KPU.
“KPU tidak memberikan akses pada akun sistem informasi logistik (silog). KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik,” kata Anggota Bawaslu RI Herywn Malonda dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Senin (8/1/2024).
Meski begitu, Herwyn mengatakan pihaknya akan memberikan hasil pengawasan kepada KPU RI. Dia meminta KPU untuk melakukan evaluasi proses pendistribusian logistik Pemilu.
“Jadi memang KPU selaku pengampu kegiatan pengadaan dan distribusi logistik untuk mengevaluasi kembali seluruh prosesnya, yang salah satunya terutama dari hasil pengawasan Bawaslu ini, kita akan sampaikan ke kawan-kawan KPU supaya ini menjadi bahan evaluasi,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Puadi menyesalkan lantaran tak diberikannya akses Silog. Dia menuturkan tak adanya akses Silog menjadi permasalahan bagi Bawaslu.
“Ini karena memang permasalahannya kaitannya dengan tidak memberikan akses pada akun Silog,” ujar Puadi.
Selain itu, Puadi juga menyoroti adanya jajaran pengawas Pemilu yang dihalang-halangi di Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan langsung. Puadi menyebut hal itu akan menjadi penelusuran bagi pihaknya.
“Apakah nanti dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya. Apa langkah-langkah depannya berkaitan tentang penyelenggara yang sedang melakukan pengawasan dihalang-halangi,” tuturnya.
