Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar debat Pilpres 2024 diperbanyak ruang untuk tanya jawab antara pasangan calon (paslon). Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengaku tak masalah dengan format apapun yang ditetapkan KPU RI.
“Bagi kami, mau seperti apa formatnya, bebas saja. Yang penting sesuai dengan aturan dan sesuai dengan esensinya. Rakyat bisa lebih memahami apa rencana-rencana ke depan para paslon untuk Indonesia. Untuk rakyat,” kata Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).
Herzaky menyebut format debat bukan untuk menyesuaikan selera suatu pihak. Dia menyindir ada pihak yang berhadap bahwa debat untuk menaikkan elektabilitas capres-cawapres.
“Bukan mengubah ini itu untuk kepentingan atau sesuai dengan selera pihak-pihak tertentu. Apalagi mungkin ada yang berharap banget, kalau debat bisa bantu menaikkan elektabilitas mereka,” ucapnya.
Dia menilai capres dan cawapres bertemu dengan rakyat adalah hal yang lebih substansial. Menurutnya, jika ingin mendapat dukungan rakyat maka capres-cawapres harus rajin bertemu rakyat, bukan rajin berdebat.
“Kami ikut saja format yang dirancang KPU. Pasti sesuai dengan aturan yang sudah ada,” tegasnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai yang menjadi masalah yakni kurangnya ruang tanya jawab saat debat. Menurut Ganjar, ruang tanya jawab saat debat seharusnya diperbanyak agar para calon dapat menyampaikan data-data dari program yang diusung, tak hanya pemikiran-pemikirannya saja.
“Debat itu sedikit boleh tanya jawab agak sedikit ramai, agar tidak bisa menyampaikan pikiran bisa different bisa menunjukkan data gitu ya dan itu bisa berulang-ulang,” kata Ganjar di Pondok Pesantren Darussalam Timur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).
Ganjar mengatakan ruang tanya jawab dalam debat yang diberikan oleh KPU dirasa masih kurang. Menurutnya, masih ada hal-hal mengganjal yang perlu untuk diklarifikasi lebih lanjut dalam tanya jawab.
“Kalau kemarin kan hanya dua kali ya, maka masih ada yang mengganjal kita mau klarifikasi upaya kita hanya butuh publik mengatakan pada sikap ini iya atau tidak,” ujar Ganjar.
“Upaya saya bertanya soal IKN, Anda iya atau tidak? Biar publik tahu, kemudian dia bisa menilai kenapa iya dan kenapa tidak. Atau soal pengadilan HAM, umpama iya atau tidak, sehingga publik akan nagih dari pesan-pesan itu,” sambungnya.
