Capres nomor urut 1 Anies Baswedan, mengaku tak masalah dengan usulan format debat Pilpres 2024 yang ada. Sebab, menurut Anies, dengan format apapun bisa untuk menyampaikan gagasan kepada publik.
“Sebenernya format apapun cara apapun kita bisa menyampaikan gagasan menyampaikan visi, misi, bisa,” kata Anies di Morowali, Sulawesi Tengah, Sabtu (16/12/2023).
Anies berbicara mengenai pengalamannya menyampaikan gagasan si forum internasional. Dimana, pada acara seperti itu, kata Anies, waktunya dibatasi dan harus ditepati.
“Di depan Sekjen PBB saya harus ngomong 2 menit, ndak bisa lebih. Dan itu umum, ketika bicara di level global, dua menit, tiga menit, ya di situ lah letak seni-nya bagaimana menyampaikan gagasan dengan suasana apa pun pengaturan apa pun,” ungkapnya.
Lebih jauh, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa salah satu tujuan dalam debat adalah untuk menyampaikan pemikiran para kandidat. Menurutnya, hal itu akan terlihat secara natural, tidak dibuat-buat.
“Tujuannya (debat Pilpres) apa sih, Menyampaikan gagasan kami. Yang kedua tujuannya publik bisa menilai, menilai apa, menilai ideologinya, menilai cara berpikirnya, menilai komunikasinya, dan itu terlihat kenapa, karena ndak bisa direkayasa, instingtif,” jelas Anies.
“Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk otentik. Otentik aja, apa adanya, nggak usah banyak banyak kosmetik lah,” pungkasnya.
Sebagai informasi, debat kedua dari lima debat yang diselenggarakan KPU bakal mengangkat tema Ekonomi, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan.
Usulan Terkait Format Debat Pilpres
Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyinggung posisi capres yang berdiri saat capres lain berbicara. Dia menilai hal itu mungkin menimbulkan ketidaknyamanan.
“Tiga paslon ini, tiga capres ini diminta untuk berdiri tidak ada kursi, tidak ada istirahat pada saat yang lainnya berbicara. Jadi saya bisa membayangkan bahwa itu mungkin menimbulkan ketidaknyamanan,” kata dia.
Rahayu mengusulkan format debat Pilpres menjadi ala town hall meeting. Menurutnya, para pakar atau perwakilan lintas generasi dapat menanyakan sekaligus mendalami gagasan para capres.
“Jadi mungkin ini bisa menjadi bahan masukan siapa tahu masih bisa mengubah untuk ke depannya. Menjadi bahan pertimbangan dari KPU sendiri bagaimana untuk adanya mungkin bisa bentuknya town hall, town hall meeting di mana para pakar atau perwakilan dari lintas generasi bisa menanyakan dan mendalami visi, misi, gagasan setiap paslon sendiri-sendiri,” kata Sara.
“Bukan dalam bentuk podcast, bukan dalam bentuk diskusi, tapi lebih ke town hall meeting yang memang itu formal tanpa terlalu membatasi waktu untuk paslon berbicara. Mungkin bisa diperpanjang, karena nggak harus bergantian,” lanjut dia.
