Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) membeberkan fokusnya pada pembangunan di desa-desa jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden pada pemilu 2024. Dia pun menjanjikan akan memperbesar dana desa jika Koalisi Perubahan menang.
Awalnya, Cak Imin menyinggung filosofi yang diusung oleh Presiden Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Menurutnya, pembangunan harus dari bawah ke atas.
“Sebetulnya ada sejarahnya ya, ketika Gus Sur presiden dulu, jauh sebelum terpilih, beliau sudah membaca strategi pembangunan ini dibalik dari atas ke bawah menjadi dari bawah ke atas, itu prinsipnya,” ucapnya ditemui di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2023).
“Nah di perkembangan 70 tahun Indonesia merdeka ini bolak balik atas bawah, atas bawah. Maka karena itu biar tidak gonta-ganti itu maka harus ada keseimbangan dan pertumbuhan baru pembangunan,” tambahnya.
Imin menyebut pembangunan tak akan hanya dibangun di perkotaan, namun juga di desa-desa secara merata.
“Jadi pembangunan tak hanya di kota tapi juga di desa dan tidak akan bisa cepat kalau pembangunan desa itu menunggu pembangunan kota yang maju baru desa. Maka harus dimulai secara merata,” ujarnya.
Ia juga menyebut pasangan capres-cawapres Anies Baswedan – Muhaimin Isakandar (AMIN) kini bertekad untuk membuat keadilan teritorial tak hanya di Pulau Jawa namun di semua daerah mencakup kota maupun desa.
“Nah prinsip itulah yang kemudian menjadikan AMIN bertekad. Kita akan mengembangkan keadilan teritorial. Apa itu keadilan teritorial? Pertumbuhan tak hanya di jawa di semua level pemerintah daerah tidak hanya di kota, tapi di desa,” katanya.
Ia pun menyebut langkah konkrit AMIN untuk desa jika mereka terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024.
“Tentu dana desa diperbesar,” ucapnya.
“Nanti kita hitung lagi. Awalnya kita ingin Rp 5 Milyar per desa. Nanti faktanya kita pasti dengan hitungan-hitungan yang bisa lebih besar dari itu,” tambahnya.
Imin berencana untuk membuat dana desa tak sama rata, melainkan melihat kinerja dari desa itu sendiri.
“Bisa jadi per desa tidak sama bergantung tanggung jawab bebas korupsi, penggunaan yang baik,” ucapnya.
“Kalo dana desa ga benar cara gunakannya diperkecil. Tapi kalo dana desa yang pengunaannya bagus diperbesar,” tambahnya.
Ia pun tak menutup kemungkinan akan ada sistem hukuman dan penghargaan yang diterapkan pada desa nantinya.
“(Akan ada punishment dan reward) Yes,” tutupnya.
