Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data pemilih. KPU mengungkap saat ini sedang proses penelusuran kebocoran tersebut.
“Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, dia menaungi Mabes,” kata Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
“Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya,” tambahnya.
Betty mengaku pihaknya telah mengetahui informasi kebocoran tersebut. Namun, Betty belum dapat memastikan jika data itu bersumber dari gudang data lembaga penyelenggara Pemilu atau bukan.
“Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri,” jelasnya.
Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang. Diantaranya, meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.
