Jakarta –
Pemulihan ekonomi memberikan dampak positif pada berbagai sektor di Jawa Timur. Salah satunya menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 0,48% pada Februari 2023.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pada Februari 2023 TPT di Jatim sebesar 4,33%. Angka ini turun 0,48% dibandingkan Februari 2022 yang mencapai 4,81%.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukurnya atas menurunnya TPT dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Menurutnya ini menjadi tanda berhasilnya upaya pemulihan ekonomi di Jatim.
Di sisi lain, pada Februari 2023 jumlah angkatan kerja di Jatim mencapai 23,42 juta orang. Yakni bertambah sebesar 378,88 ribu orang atau naik 0,92% dari Februari 2022 sebanyak 23,04 juta orang.
“Alhamdulillah, selama tiga tahun berturut TPT di Jatim terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 turun 0,36% dan tahun 2023 ini kembali turun sebesar 0,48%. Penurunan ini akan terus kita pertahankan dan upayakan melalui berbagai program pelatihan hingga program penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun ke luar negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2023).
Khofifah menjelaskan kenaikan angkatan kerja di Jatim sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang naik 0,51% dibandingkan bulan Februari 2022.
Adapun TPAK merupakan indikator besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Pada Februari 2023 ini mencapai 71,50%, melonjak 0,51% dibanding TPAK Februari 2022 sebesar 70,99%.
“Alhamdulillah, kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Jawa Timur,” jelasnya.
Dia menjelaskan berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2023 diketahui terdapat tiga jenis lapangan pekerjaan di Jatim yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Antara lain di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 33,79%. Lalu diikuti oleh sektor perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,07%, serta industri pengolahan sebesar 14,33%.
Sampai saat ini, lanjut Khofifah, penduduk yang bekerja di Jatim sebesar 22,40 juta orang di tahun ini. Jumlahnya meningkat sebanyak 473,46 ribu orang dibandingkan bulan Februari 2022.
Menurutnya, sektor perdagangan besar, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi penyumbang peningkatan terbesar lapangan pekerjaan baru di Jatim, yakni mencapai 0,61%. Sedangkan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 0,59%.
“Kita bersyukur sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil serta sepeda motor merupakan lapangan pekerjaan baru yang mengalami peningkatan terbesar sejumlah 0,61% poin,” urainya.
Mantan Menteri Sosial itu menyebut sebanyak 14,46 juta orang penduduk Jatim bekerja pada sektor kegiatan informal dan jumlahnya menunjukkan kenaikan signifikan hingga 2% dibandingkan dengan tahun 2022.
Sedangkan berdasarkan statusnya pada Februari 2023 pekerja di Jatim paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai mencapai 31,48% atau hampir sepertiga dari total penduduk bekerja. Di sisi lain, mereka yang berstatus berusaha yang dibantu oleh buruh tetap atau dibayar sebesar 3,98%.
Untuk mempertahankan penurunan TPT ini, Khofifah mengatakan pihaknya terus menggencarkan program pelatihan dan bursa kerja dengan menggandeng perusahaan hingga penempatan tenaga kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Melalui support system Perda dan Pergub yang ada di Jatim, upaya in9 diperkuat melalui fasilitasi pelatihan gratis bagi calon PMI di UPT-UPT BLK milik Disnakertrans Provinsi Jatim. Selain itu juga dengan pemberian sertifikasi kompetensi gratis bagi calon PMI yang telah mengikuti pelatihan, baik untuk jabatan formal maupun informal.
“Terpenting yang bisa dipastikan adalah bahwa dalam proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri, calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dijamin perlindungannya, mulai dari tahap pra penempatan sampai dengan tahap purna penempatan. Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tutupnya.
