Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengungkap rencana perusahaannya mengakuisisi saham PT KCI menemui jalan buntu. Padahal, rencana tersebut masuk ke dalam komitmen high level demi mengintegrasikan transportasi umum di wilayah Jabodetabek.
Hal tersebut disampaikan Tuhiyat saat mengikuti rapat Pembahasan APBD Perubahan 2023 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (14/9/2023). Tuhiyat awalnya menjelaskan setidaknya ada peran 3 instansi pemerintahan dalam mewujudkan rencana tersebut, yaitu Pemprov DKI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN.
“Saya tegaskan di sini, bahkan di rapat-rapat sebelumnya, akuisisi KCI adalah hasil komitmen high level. Waktu itu kami sudah 2 tahun berjuang dan yang punya peranan ada 3 instansi. Satu Pemprov DKI, kedua Kemenhub dan ketiga Mementerian BUMN,” kata Tuhiyat di Grand Cempaka Resort, Bogor, Kamis (14/9/2023).
Tuhiyat menjelaskan berbagai kajian telah diupayakan, salah satunya ialah rencana mengintegrasikan tarif KRL dengan transportasi umum milik Jakarta. Bahkan DPRD DKI Jakarta telah beberapa kali menyetujui anggaran untuk akuisisi saham PT KCI.
“Kajian sudah kami dapatkan, kajian sudah kami upayakan, ada tiga kajian dan yang terakhir, kajian yang terakhir salah satunya adalah integrasi bisa berjalan di Jakarta once KCI masuk ekosistem Jakarta. Kenapa? Karena menganggap, konsultan menganggap KCI adalah urban railway yang terjadi. Kita upayakan itu semua bahkan di dewan sudah dua kali dianggarkan,” ucapnya.
Kendati begitu, Tuhiyat menyebut tak ada titik temu antara instansi terkait yang terlibat dalam rencana ini. Sampai akhirnya, rencana akuisisi itu pun terancam pupus.
“Namun apa yang terjadi setelah 2 tahun, komitmen high level bubar. Ya. Tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN terkait KAI karena yg hanya bisa mengendalikan Kementerian BUMN dari PT KAI. Kemudian dari sisi regulator, yang bisa mengendalikan hanya Kemenhub. Pemprov DKI aktif. Atas nama Pemprov DKI, MRT aktif. Tapi ada 2 yang di pusat memang pada saat itu menganggap selesai,” jelasnya.
Sebagai perwakilan Pemprov DKI, kata dia, MRT terbuka dalam setiap peluang. Bahkan saat ini pun perusahaan patungan MRT dan PT KAI, yaitu PT Moda Integrasi Transportasi Jakarta (MITJ) didirikan demi mengelola transportasi perkeretaapian yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Namun, apabila tak kunjung ada komiten pasti maka ia pun mengusulkan agar PT MITJ dibubarkan.
“Sampai dengan saat ini kami masih terbuka. Sampai-sampai badan usaha yang dibentuk antara Pemprov DKI dan pempus yang namanya moda integrasi transportasi Jabodetabek saya minta bubarkan kalau komitmennya tidak konsisten,” ucapnya.
