Jakarta –
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyoroti fenomena gaya hidup mewah atau flexing, khususnya yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. PWNU DKI memandang fenomena tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Sorotan itu disampaikan oleh Ketua Panitia halalbihalal sekaligus Pengurus PWNU DKI Jakarta, Syarif, dalam acara silaturahmi bertema ‘Jakarta Sejuk, Merawat Kebhinekaan, dan Memperkuat NKRI’. Acara tersebut turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta sejumlah Legislator Kebon Sirih.
Acara diselenggarakan di Ruang Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (24/5/2023). Acara tersebut juga sebagai halalbihalal dalam rangka Idulfitri 1444 Hijriah.
“Saya meyakini sejatinya masyarakat kita sangat mudah diajak kerja sama dan berkolaborasi. Namun demikian saya juga prihatin atas masih ada saja sebagian aparatur kita tidak seirama dengan kebijakan yang sudah digariskan pimpinannya sehingga mengganggu trust kepercayaan publik. Sebagai contoh fenomena pamer kemewahan hidup dan penyimpangan Pajak yang notabene uang rakyat,” kata Syarif, Rabu (24/5/2023).
Syarif, yang juga anggota DPRD DKI itu, menganggap flexing sebagai bentuk perilaku menyimpang yang mesti diatasi oleh seluruh pihak terkait. Karena itu, ia mengajak Pemprov DKI beserta DPRD untuk berperan optimal dalam melayani warga.
“Penyimpangan seperti ini PR kita bersama yang harus segara diatasi. Dalam kaitan ini KBNU mengajak secara bersama sama Pemprov DKI dan DPRD, mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa nasib warga Jakarta digantungkan pada bagaimana peran-peran di antara kita dapat lebih maksimal dan optimal,” ucapnya.
Di samping itu, Syarif juga menyebut mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta merupakan bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama (KBNU). Sehingga, pihaknya berkomitmen terus mendukung program-program baik yang dijalani oleh Pemprov DKI Jakarta ke depannya.
“NU sebagai ormas terbesar, dan kalo tidak salah juga ada sekitar 65 persen anggota DPRD DKI juga adalah KBNU merupakan potensi besar untuk menyatukan gerak langkah kita untuk mensejahterakan warga Jakarta dengan terus mendukung program-program Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.
