Jakarta –
Kepemudaan dan Olahraga jadi salah satu kunci penting menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa hal bisa dilakukan untuk mewujudkannya.
Hal ini dikatakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Kolaborasi Lintas K/L di Auditorium Wisma Kemenpora, Jumat (16/5/2025).
Rakor tersebut diikuti 58 K/L yang membahas penyusunan Perpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan beserta Lampiran RAN Pelayanan Kepemudaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Rakor hari ini sebagai Kick Off penyusunan Perpres yang baru, yang akan memuat RAN Pelayanan Kepemudaan. Forum ini menjadi langkah awal untuk menyatukan pemahaman, memperkuat sinergi, dan merumuskan arah kebijakan lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan,” kata Taufik dalam rilis kepada detikSport.
Menurutnya, pemuda memiliki peran strategis sebagai penggerak pembangunan bangsa, termasuk dalam dunia olahraga yang kini menjadi kekuatan lunak Indonesia di mata dunia. Dia menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan perlu keterlibatan lintas sektor.
“Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menegaskan bahwa pemuda adalah WNI berusia 16 hingga 30 tahun masa kehidupan yang penuh energi dan potensi untuk membawa perubahan nyata dalam masyarakat. Persoalan pemuda bersifat lintas sektor,” sambungnya.
Lintas sektor yang dimaksud lanjutnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, kesetaraan gender, hingga partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas.
“Koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pelayanan kepemudaan dapat berjalan secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan,” papar peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 itu.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, hadirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Regulasi ini menjadi payung hukum dalam mengintegrasikan peran lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan secara nasional.
“Kick off hari ini harus berkelanjutan, semua masukan akan kita tampung kita godok hingga menuju ke langkah selanjutnya. Harus ada timelinenya jangan sampai tidak ada kelanjutannya. Semua harus berkomitmen bergerak cepat untuk meningkatkan kualitas kepemudaan menuju Indonesia Emas 2045,” demikian Taufik.
Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Yohan, menambahkan bahwa pelayanan kepemudaan harus mampu melahirkan pemimpin masa depan, termasuk dari kalangan atlet dan insan olahraga yang diberdayakan secara utuh.
“Dengan begitu program kegiatan yang dilakukan betul-betul bisa memberdayakan pemuda, pemuda tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjeknya pembangunan,” kata Yohan.
(mrp/rin)
