Jakarta –
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyampaikan urgensi kebutuhan TNI Angkatan Laut memiliki alat pendeteksi kapal selam asing. Dia mengatakan perairan Indonesia cukup luas sehingga perlu dikontrol secara maksimal.
“Mengapa urgent dan (alat pendeteksi kapal selam) penting begini? Pertama, kita ini wilayahnya sangat luas, wilayah lautnya ya. Kemudian dengan bervariasi kedalamannya,” ujar TB Hasanuddin lewat sambungan telepon kepada detikcom, Selasa (29/4/2025).
Dengan kondisi perairan seperti itu, lanjut dia, sulit dikontrol oleh TNI AL dengan alutsista yang ada. TB Hasanuddin juga menyoroti terbatasnya jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Untuk menutup itu semua, ya harus punya alat pendeteksi, plus juga, ya punya kapal selam yang banyak,” jelasnya.
Dia mengatakan selama ini kendala pengadaan alat pendeteksi kapal selam asing yakni anggaran. Kemudian, menurutnya jug ada prioritas lain.
“Kita masih prioritas pada alutsista yang memang dibutuhkan, yaitu kapal, dan kapal selam. Kalau alat pendeteksi, kan untuk alat pendeteksi kapal selam yang nyusup, yang musuh, ya,” paparnya.
TB Hasanuddin mengatakan butuh biaya besar untuk pengadaan pendeteksi kapal selam asing. Dia juga mengatakan alat tersebut harus dioperasikan alih teknologi.
“Tapi kembali lagi, sepertinya dulu-dulu belum menjadi prioritas, ya. Karena memang penyusupan kapal selam asing belum terlalu banyak, ya,” ujarnya.
Namun demikian, di era sekarang, negara harus menyisihkan dana untuk keperluan mendesak. Terlebih hal ini untuk urusan pertahanan negara.
“Ya, mudah-mudahan lah. Itu kita serahkan kepada pemerintah, ya. Di dalam efisiensi itu, kita juga akan harus menyisihkan untuk keperluan-keperluan yang urgent, ya. Oh, ini juga untuk pertahanan negara juga, ya. Untuk keselamatan negara juga,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan saat ini pihaknya belum memiliki alat sonar pendeteksi kapal selam asing. Hal itu disampaikan Ali dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
“Capaian Sispuskodal secara komprehensif dalam aspek pengawasan jarak jauh mencapai 50%, kawasan pesisir dan perairan teritorial 30%, pengawasan bawah laut 0%,” kata Ali.
“Ini pengawasan bawah laut kita belum memiliki sensor sama sekali, baru pengajuan ke Kementerian Pertahanan,” ujarnya.
Ali mengakui TNI AL masih kesulitan mendeteksi adanya kapal selam asing yang mendekat wilayah laut Indonesia. Hal itu, kata dia, lantaran belum adanya alat pendeteksi kapal selam milik TNI AL.
“Jadi harusnya ada fixed detect sonar, jadi yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki sehingga mungkin kelemahan kita dipendeteksi kapal selam asing yang melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) itu kita tidak bisa monitor,” tuturnya.
(isa/idn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
