Jakarta –
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengaku prihatin setelah 78 siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami keracunan setelah santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nurhadi meminta agar vendor penyedia MBG diaudit secara menyeluruh.
“Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
Nurhadi menyebutkan peristiwa keracunan massal lantaran MBG menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia berharap ada evaluasi setelah kejadian ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tentu ini menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama Badan Pangan Nasional (BGN) dan seluruh instansi yang terlibat. Apalagi kejadian ini juga bukan yang pertama, dan ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyediaan bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan,” ujar Nurhadi.
Komisi IX DPR disebut akan meminta penjelasan resmi dari BGN yang merupakan mitra kerja pihaknya. Nurhadi ingin penyebab keracunan makanan itu diusut tuntas.
“Kami akan dorong agar ada audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG di berbagai daerah, termasuk penguatan standar higiene dan sanitasi pangan. Jika ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur, maka harus ada sanksi tegas dan transparan,” ungkapnya.
DPR RI mendorong pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk aktif dalam melakukan pengawasan berkala serta pelatihan bagi para penyedia makanan di sekolah-sekolah. Nurhadi berharap program MBG ke depan bisa berjalan dengan lancar.
“Kami di Komisi IX tetap berkomitmen agar program-program peningkatan gizi tetap berjalan, namun harus dengan pelaksanaan yang aman dan bertanggung jawab,” katanya.
Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar, termasuk beberapa guru, mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4).
(dwr/isa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
