Jakarta –
Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah di Indonesia digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan ada 7 daerah yang menggugat hasil PSU ke MK.
Sebanyak 7 daerah tersebut adalah, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun kabupaten tersebut telah melaksanakan PSU pada tanggal 22 Maret dan 5 April lalu.
“Setelah proses pelaksanaan atau tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret dan juga 5 April yang lalu, sebanyak 7 daerah kembali melakukan atau mengajukan gugatan sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Yang pertama diajukan tanggal 13 itu Kabupaten Puncak Jaya, kemudian yang kedua diajukan tanggal 26 Maret Kabupaten Siak, kemudian Kabupaten Barito Utara juga diajukan pada tanggal 26 Maret, kemudian tanggal 10 April itu Kabupaten Buru dan juga Pulau Taliabu. Kemudian tanggal 11 April Kabupaten Banggai, dan tanggal 14 April Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara kemarin juga ada gugatan,” ucapnya.
Afifuddin mengatakan, pihaknya siap untuk menghadapi gugatan sengketa PSU. Menurutnya, gugatan ke MK merupakan aspirasi dari masyarakat dan para pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan Pilkada.
“Kami bersiap untuk itu, semoga segera ada registrasi dari Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi saluran ketidakpuasan aspirasi politik para pihak,” katanya.
Ditanyakan mengenai sumber anggaran PSU ulang jika MK memutuskan pelaksanaan PSU ulang, Afifuddin mengaku tak ingin berandai-andai. Dia berharap, tidak terjadi lagi PSU setelah hasil PSU digugat ke MK.
“(Untuk anggarannya dari APBD?) Ya mudah-mudahan masih ada, kalau untuk yang sekarang kan sudah clear semua, kami nggak mengandai-andai lah, kami berpikir tidak ada lagi PSU,” ucapnya.
(whn/whn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
