Penolakan UU TNI Terus Bergulir Lewat Tenda di Gerbang DPR

Jakarta –

Demo menolak Undang-Undang (UU) TNI masih terus bergulir. Sampai saat ini, masih ada yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI.

Massa aksi kali ini berdemo dengan menggelar tenda di gedung DPR RI, tepatnya di depan Gerbang Pancasila, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat Selasa (8/4/2025) siang. Sebanyak tiga tenda terlihat berdiri di sisi kiri Gerbang Pancasila DPR.

Demo kali ini tidak seperti biasanya. Massa yang berdemo melakukan aktivitas seperti mengobrol, bermain, hingga makan siang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak ada aktivitas penyampaian orasi yang dilakukan oleh pendemo. Terlihat tumpukan boks makanan dan minuman di sekitar tenda.

Salah seorang pendemo yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan berasal dari kelompok Bareng Warga. Dia mengatakan aksi mendirikan tenda dilakukan sebagai aksi damai.

“Kita ingin bikin aksi damai, kegiatannya kemarin ada yang dateng, dia bikin pameran buku, workshop bikin gelang, kalung, pin, main Uno, seru-seruan aja, main kartu, nanti mau main catur, jadi konsepnya kita seru-seruan aja,” katanya.

Dia mengatakan tuntutan pendemo adalah dibatalkannya UU TNI. Menurutnya, pendemo tidak akan membubarkan tenda sebelum tuntutan itu dipenuhi.

“Cuma yang membedakan, kita mau bertahan, kita nggak akan pergi sebelum UU TNI itu dicabut, kita ingin dilanjutkan sampai UU TNI dicabut,” ujarnya.

Sejumlah alasan mendirikan tenda di Gerbang Pancasila DPR diungkapkan. Salah satunya agar tetap bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang melintas.

“Kalau di sini kan deket masyarakat, jadi sekalian ada orang lewat kita sapa, kalau di depan sana (Gerbang Utama DPR) kan lebih sepi, dan lalu lalangnya kan cepat, jadi pilihan terbaiknya di sini,” ucapnya.

Dirinya juga menyampaikan alasan menuntut UU TNI dibatalkan. Mulai dari proses legislasi yang tidak melibatkan masyarakat hingga khawatir adanya perluasan peran militer di jabatan sipil.

“Sebenernya gini ya, UU TNI itu proses legislasinya itu yang tidak akuntabel dan tidak melibatkan masyarakat, itu yang jadi concern bersama,” ucapnya.

“Sebenernya, sebelum adanya UU TNI, penempatan militer di jabatan sipil sudah ada, dan sudah lebih lebar dibanding UU TNI. Jadi sebenernya sudah disahkan apa yang sebenernya sudah terjadi,” katanya.

Dapat Kiriman Makan dari Masyarakat

Foto: Pendemo mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila DPR. Foto: Fawdi/detikcom.

Peserta aksi demo dengan mendirikan tenda mengaku mendapat dukungan dari warga. Dukungan yang diberikan dalam bentuk kiriman makanan.

Sejumlah kurir paket mendekati tenda pendemo. Kurir tersebut membawa paket berupa makanan dan minuman di dalam kardus.

Menurut peserta aksi yang tidak ingin disebutkan namanya, makanan dan minuman selalu berdatangan ke lokasi tenda aksi. Dia mengatakan makanan dan minuman berasal dari warga maupun warganet di media sosial.

“Ada yang ngasih dari medsos, tiba-tiba dikirimi Gojek, ada yang ngirim, gitu-gitu aja,” katanya.

“(Warga kasih makanan) banyak banget, makanan juga banyak banget,” ucapnya.

Dia merasa dukungan tersebut sangat berarti bagi nya sedang mengikuti aksi. Dia juga mengatakan aksi tersebut terbuka bagi masyarakat. Peserta aksi memiliki latar belakang yang beragam, mulai mahasiswa hingga pekerja.

“(Warga bisa datang) bisa, bisa datang, gabung, bebas. (Pesertanya) macam-macam, ada yang mahasiswa, ada yang kerja juga,” ucapnya.

Dia menyampaikan tidak membatasi warga yang hendak ikut dalam aksi dan bertahan di tenda. Menurutnya, jumlah peserta aksi bisa mencapai puluhan orang pada sore kemarin.

“Awalnya ada delapan, jadi pergi pulang, ada yang datang, ada yang pulang, kalau saya belum pulang. Ya puluhan nyampe-lah, itu kemarin, tapi ya mondar-mandir gitu,” katanya.

Dia mengaku sudah dua hari bertahan di tenda. Dia mengatakan belum ada anggota DPR RI yang menemui peserta aksi. Menurutnya, audiensi dengan anggota DPR RI bukanlah tuntutan utama peserta aksi. Tuntutan aksi tersebut adalah meminta UU TNI dicabut.

“Nggak ada (anggota DPR yang datang). Kalau dipanggil ke dalam, perwakilan, itu bukan tuntutannya, tuntutannya tetap itu (UU TNI) dicabut,” tegasnya.