Mayoritas Masyarakat Puas dengan Program Makan Bergizi Gratis

Jakarta –

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, mengatakan mayoritas masyarakat puas dengan program makan bergizi gratis (MBG). Dia merujuk kepada hasil survei Litbang Kompas mengenai 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Haidar saat menanggapi aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di Jakarta, Senin (17/2). Salah satu aspirasi yang disoroti pelajar dan mahasiswa dalam aksi tersebut ialah soal efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk program MBG.

“Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang terkenal independen, sebanyak 66,8 persen rakyat menyatakan puas dengan program MBG. Untuk tahap awal, angka tersebut tergolong tinggi. Hanya 23,2 persen yang tidak puas,” katanya Haidar seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Haidar menyebut program MBG bisa saja dianggap sepele oleh sebagian pihak. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang menganggap program tersebut penting karena dapat membantu siswa berkonsentrasi di sekolah.

“Mustahil siswa bisa konsentrasi dengan kondisi perutnya lapar, gizinya tidak tercukupi dan kesehatannya terganggu,” ujarnya.

Selain itu, dia meyakini pemerintah selektif dan berhati-hati dalam melakukan pemotongan anggaran, terutama untuk sektor pendidikan.

Ia menyebut efisiensi anggaran tidak akan berdampak langsung terhadap mutu pendidikan karena pemotongan dilakukan terhadap anggaran yang bersifat administratif dan seremonial, seperti perjalanan dinas, studi banding, hingga seminar.

“Sementara beasiswa, dana BOS (bantuan operasional sekolah), KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah, maupun tunjangan sertifikasi guru masih aman,” tambahnya.

Namun demikian, Haidar memahami kekhawatiran pelajar dan mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran agar program-program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

“Saya rasa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang antikritik, tetapi kritik yang membangun yang didukung data dan fakta,” ujar Haidar.

(knv/fjp)