Jakarta –
Ketua DPR Puan Maharani membuka rapat paripurna ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025. Pada pidato pembukaannya, Puan menyinggung terkait pelaksanaan makan bergizi gratis hingga bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS.
“DPR RI dan pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian atau lembaga,” kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).
Puan ingin DPR menekankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ia ingin anggaran yang diberikan kepada setiap kementerian atau lembaga digunakan dengan semestinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI, untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran, harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat, dalam setiap menangani urusan rakyat,” ujarnya.
Puan kemudian menyoroti permasalahan yang baru-baru ini menjadi atensi publik. Ketua DPP PDIP itu menyinggung soal pengawasan senjata api oleh aparat hingga peristiwa banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah.
“Pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat,” kata politikus PDIP ini.
Puan juga menyoroti terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga pelaksanaan ujian nasional (UN) 2026. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS juga disinggung Puan.
“Rencana pelaksanaan ujian nasional tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS,” ucap Puan.
“Pada masa reses persidangan I yang lalu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah, telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji,” imbuhnya.
(dwr/rfs)
