Jakarta –
Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin sempat mengusulkan agar makan bergizi gratis (MBG) dibiayai dengan zakat. Usulan Sultan, yang kini telah diklarifikasi itu, dinilai bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat jika benar-benar diikuti.
“Ini bukan soal kreatif atau tidaknya ide, tetapi soal keberpihakan terhadap prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Dana zakat memiliki aturan penggunaannya sendiri yang diatur dalam syariat Islam, dan mengalihkannya untuk program seperti MBG justru berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” kata Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).
Selain itu, Hardjuno juga menilai usulan menggunakan dana zakat ini asal bunyi karena semangatnya tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Hardjuno, wacana penggunaan dana zakat ini semakin memperlihatkan Pimpinan DPD tidak peka terhadap situasi dan kondisi bernegara dan pemerintahan baru yang sedang menata banyak hal sesuai track.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, dimana sudah diatur kualifikasi penerimanya, ya fungsikan saja untuk itu. Cukup diawasi pelaksanaannya. Jangan dipakai untuk hal-hal di luar ketentuan yang sudah diatur dan baku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hardjuno juga mengingatkan DPD RI agar lebih fokus pada kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas. “Kita tidak bisa terus membebani publik dengan ide-ide yang tidak matang dan tidak mematuhi prinsip tata kelola keuangan. DPD RI seharusnya memperbaiki kebijakan anggarannya terlebih dahulu sebelum mengusulkan hal-hal seperti ini,” imbuh dia.
Ketua DPD RI Meluruskan Usulan
Sebelumnya, Sultan B Najamuddin menjelaskan usulannya menggunakan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai disorot. Sultan mengatakan usulannya itu bukan untuk semua sekolah.
Sultan lebih dulu menjelaskan potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Dirinya pun merekomendasikan pembiayaan program MGB melalui zakat, infak, dan sedekah untuk sekolah tertentu.
“Kami merekomendasikan agar pembiayaan program MBG yang lakukan dari hasil zakat, infak, dan sedekah masyarakat khusus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infak dan sedekah,” kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).
“Artinya, tidak semua sekolah dan anak diberi MBG yang bersumber dari zakat infak dan sedekah,” tambahnya.
(maa/maa)
