Jakarta –
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menerima audiensi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochammad Irfan Yusuf. Pertemuan ini memperkuat koordinasi terkait teknis penyelenggaraan haji.
Pertemuan itu berlangsung di Ruang Rapat Kementerian Imipas, Senin (20/1/2025). Agus Andrianto menyampaikan komitmen penuh Kementerian Imipas mendukung program-program BPH Indonesia.
“Sebagai Kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, khususnya dalam mempercepat dan memperbaiki layanan haji,” kata Agus dalam keterangan tertulisnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi tantangan teknis penyelenggaraan haji. Termasuk masalah penggunaan visa ziarah yang kerap mengganggu sistem resmi.
“Kami telah mencatat sekitar 20.000 WNI yang menggunakan visa ziarah untuk melaksanakan haji, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian akomodasi di Arab Saudi,” jelasnya.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah implementasi program Mecca Road yang dirancang untuk mempercepat proses keimigrasian bagi jamaah haji. Meski program ini telah berjalan, dibutuhkan landasan hukum dan penguatan kerja sama dengan Arab Saudi agar lebih optimal.
Selain itu, Kementerian Imipas juga berencana memperketat pengawasan visa ziarah dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah.
Pertemuan ini juga mencatat keberhasilan program layanan imigrasi seperti M-Paspor, Eazy Passport, dan layanan paspor simpatik yang memudahkan pengurusan dokumen perjalanan haji. Untuk mendukung upaya pemberantasan haji ilegal, disepakati bahwa pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BPH Indonesia.
Menutup pertemuan, Agus menegaskan pentingnya kerja sama diplomatik untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kuota haji. Kolaborasi ini diharapkan penyelenggaraan haji di tahun mendatang berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
“Kita harus terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Arab Saudi, termasuk mempertimbangkan asas resiprokal untuk mempercepat proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji,” tutupnya.
(aud/eva)
