Jakarta –
Pengadilan Tinggi Pontianak mengabulkan permohonan banding warga negara China, Yu Hao, dalam kasus tambang ilegal. Hakim PT Pontianak membebaskan Yu Hao dari dakwaan dalam kasus ini.
Sebagai informasi, kasus ini awalnya diadili di Pengadilan Negeri Ketapang dengan nomor perkara 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Yu Hao melakukan penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang pada tahun 2024.
Jaksa mengatakan terdakwa melakukan pengolahan dan permurnian emas dari penambangan dengan sejumlah peralatan dalam kurun waktu Februari sampai Mei 2024. Penambangan itu dilakukan Yu Hao di lokasi izin usaha pertambangan salah satu perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut jaksa, perusahaan yang punya izin belum memiliki rencana kerja anggaran biaya tahun 2024 yang disetujui Kementerian ESDM sehingga belum memulai penambangan. Meski demikian, terdakwa disebut melakukan penambangan dalam terowongan tanpa sepengetahuan perusahaan pemilik izin.
“Saksi-saksi yang berada di lokasi tempat kejadian perkara bahwa kegiatan penambangan tersebut di koordinir sendiri oleh Terdakwa Yu Hao,” demikian ujar jaksa.
Singkat cerita, aparat penegak hukum melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan. Jaksa juga menguraikan ada keterangan dari ahli yang menerangkan emas yang bisa dihasilkan berdasarkan data tonase dan kandungan kadar dari lokasi yang ditambang secara ilegal itu oleh Yu Hao itu sebesar 774.274,26 gram atau 774,2 Kg dan perak sebesar 937.702,39 gram atau 937,7 Kg.
“Dapat ahli jelaskan bahwa apabila kita mengikuti harga indeks emas terkini maka dapat dihasilkan sebesar Rp 1.006.556.535.527 dari hasil perkalian antara jumlah gram emas dikalikan dengan harga emas terkini dan untuk perak sebesar Rp 14.065.535.831 dan total sebesar Rp 1.020.622.071.358 (Rp 1 triliun),” ujar jaksa.
Jaksa mengatakan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara. Totalnya, Rp 1.020.622.071.358 (Rp 1 triliun). Jaksa pun mendakwa Yu Hao dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
“Bahwa atas perbuatan Terdakwa Yu Hao yang melakukan penambangan tanpa izin Kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sekitar Rp. 1.020.622.071.358 (Rp 1 triliun) berdasarkan Keterangan Ahli Competent Person Sumber Daya dan Cadangan di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga Terdakwa Yu Hao dapat dimintai mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut,” ujar jaksa dalam dakwaanya.
Persidangan pun terus berlanjut. Jaksa menuntut agar Yu Hao dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar.
Majelis hakim PN Ketapang membacakan vonis Yu Hao pada Kamis (10/10/2024). Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 30 miliar ke Yu Hao.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp 30.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” ujar hakim.
Yu Hao tak terima dan mengajukan banding. Hasilnya, hakim PT Pontianak mengabulkan bandingnya.
“Menyatakan Terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa Yu Hao oleh karena itu dari dakwaan tersebut. Memulihkan hak Terdakwa Yu Hao dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya. Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Yu Hao dari
tahanan,” ujar hakim.
(haf/dhn)
