Jakarta –
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta akan mengembalikan sisa anggaran Pilkada 2024 karena hanya berlangsung satu putaran. KPU menyebut total sisa anggaran yang akan dikembalikan Rp 365 miliar.
Hal itu diungkap KPU saat menyerahkan berkas pengesahan dan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, ke DPRD DKI Jakarta. Dalam agenda ini, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin mulanya bertanya kepada KPUD Jakarta terkait biaya.
“Pilkada satu putaran ya, Pak Wahyu, ya? Kita tinggal nunggu pengembalian ini, 300 miliar ya?” tanya Khoirudin kepada Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata beserta jajaran, di DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wahyu menjawab terdapat sekitar Rp 365 miliar biaya yang akan dikembalikan.
“365 ya,” kata Khoirudin mengulangi.
Khoirudin mengatakan anggaran tersebut akan menjadi SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Sisa biaya pilkada tersebut akan dimasukkan dalam penggunaan APBD berikutnya.
“Iya, ini kan jadi SILPA. SILPA nanti kita akan masukkan ke dalam anggaran berikutnya. Jadi dana yang akan digunakan pada APBD berikutnya,” tutur Khoirudin.
Pada kesempatan tersebut Komisioner KPUD Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan rincian biaya yang terpakai untuk pelaksanaan Pilkada Jakarta satu putaran. Dody mengatakan untuk melaksanakan pilkada satu putaran KPU menghabiskan biaya Rp 600 miliar. Anggaran Pilkada 2024 Jakarta diketahui Rp 975 miliar.
“Karena putaran kedua tidak dilaksanakan jadi kami kembalikan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi total anggaran untuk putaran pertama ini sekitar Rp 600 miliar ya, Pak Ketua ya. Kalau dibagi Rp 8 juta pemilih di DKI Jakarta itu biaya penyelenggaraan pilkada itu hanya Rp 75.000 per pemilih,” kata Doddy dalam kesempatan yang sama.
“Jadi Rp 75.000 ini selama 5 tahun kita berikan mereka hak untuk menggunakan hak pilih dan memilih pemimpin. Kalau dibagi 5 tahun kan 1 tahun Rp 15.000 gitu kan. Jadi ini sebenarnya kalau menjawab terkait dengan mahalnya biaya ini apa? Sebenarnya biaya demokrasi kita ini relatif ya,” tutur dia.
(lir/lir)
