Jakarta –
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta F-PDIP Dwi Rio Sambodo meminta agar Koridor 1 Blok M-Kota TransJakarta tetap dipertahankan. Dwi Rio menyebut wacana rute TransJ itu dihapus membuat warga resah.
“Secara logic kekinian sebaiknya dipertahankan aja,” kata Dwi Rio kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).
Dwi Rio meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta cermat dan tepat dalam membuat kebijakan terkait transportasi publik. Dia menilai rencana penghapusan Koridor 1 TransJakarta membuat masyarakat resah.
“Kesimpulan untuk menjatuhkan kebijakan harus menyentuh aspek yang menyeluruh, utuh dan menyatu. Yang jelas rencana (penghapusan Koridor 1) tersebut cukup meresahkan masyarakat dan tidak menguntungkan kepentingan upaya pembangunan budaya bertransportasi publik,” jelasnya.
Dwi Rio juga menanggapi pernyataan Dishub Jakarta mengenai rerouting atau perubahan rute Koridor 1 ini akan diterapkan tahun 2029. Dwi Rio memberikan catatan kritis mengenai hal itu.
“Meskipun masih lama rencana pelaksanaannya, kemudian diumbar-umbar rencana tersebut dari sekarang namun sebagai catatan kritis terhadap hal tersebut dan mungkin saja sebelumnya ada rencana dilaksanakan dalam waktu dekat namun ada reaksi masyarakat maka patut diperhatikan bahwa jika ditinjau dari tarifnya, TJ dan MRT jelas tidak sama pangsa pasarnya meskipun secara rute mereka bersinggungan. Artinya ini sama saja menambah beban ongkos atau tarif pengguna TJ menjadi pengguna MRT yang penghitungannya didasarkan pada jarak tempuh,” jelas dia.
Ketua PDIP Jakarta Timur itu kemudian menyinggung soal klaim efisiensi Public Service Obligation (PSO) atau subsidi dalam penghapusan rute ini. Dwi menilai hal itu tidak relevan.
“Efisiensi yang seharusnya dipikirkan Pemprov DKI adalah bagaimana agar PSO yang disalurkan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta. Jangan sampai PSO yang dibayarkan oleh pajak warga DKI ini justru merugikan warga DKI,” tutur Dwi Rio.
Dwi Rio juga menekankan mengenai potensi peningkatan kemacetan jika Koridor 1 ini dihapus. Dia meminta Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan hal tersebut.
“Mengingat rute ini termasuk rute yang meliputi semua kalangan, dan berbagai lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Kata Kadishub Jakarta
Kadishub Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan rute TransJakarta Koridor 1 Blok M-Kota yang bersinggungan dengan rute MRT Lebak Bulus-Kota akan dihapus pada 2029. Penghapusan rute tersebut dilakukan untuk efisiensi pengelolaan dana public service obligation (PSO) atau subsidi.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memiliki rencana induk transportasi Jakarta sehingga harus ada efisiensi pengelolaan dana PSO (public service obligation),” kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12).
“Otomatis nantinya layanan MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga akan ada layanan TransJakarta yang berimpitan 100 persen dengan layanan MRT, yaitu Blok M-Kota,”sambungnya.
Karena itu, keputusan rerouting atau mengubah rute jadi pilihan agar TransJakarta dan MRT tidak bersinggungan. Proyek MRT Fase 2 A masih dalam tahap pengerjaan.
“Koridor Blok M-Kota ini akan dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT Fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke Kota,” ungkapnya.
(lir/dnu)