Jakarta –
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik TNI soal pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat. Sebab, disposal itu memakan korban jiwa termasuk warga sipil.
“Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban atas tewasnya warga dalam pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat. Ini adalah tragedi dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban,” kata koalisi dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).
Koalisi meminta Komisi I DPR menindaklanjuti insiden maut ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Koalisi menegaskan perlunya pengawasan ketat atas peralatan TNI dan memastikan keluarga korban mendapat haknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Koalisi mendesak Komisi I DPR RI untuk segera membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki tragedi ini. Selain agar keluarga korban mendapatkan hak untuk tahu apa yang terjadi, juga karena perlu ada pengawasan ketat atas peralatan mematikan seperti senjata, amunisi, maupun bahan peledak di lingkungan TNI,” ujar koalisi.
Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian seperti ini berpotensi terulang kembali. Koalisi menegaskan, jika peristiwa berulang dan ada pembiaran negara maka kejadian tersebut bisa tergolong pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak hidup.
Koalisi menyoroti pernyataan pihak TNI yang menyebut bahwa warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil logam serpihan amunisi. Koalisi menilai hal itu merupakan klaim yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap keluarga korban, terlebih disampaikan sebelum ada hasil penyelidikan menyeluruh, imparsial, dan transparan.
Lebih lanjut, Koalisi meminta investigasi menyeluruh, imparsial dan transparan dilakukan oleh lembaga yang independen yang berasal dari luar TNI. Dia mendorong Komnas HAM dan pihak kepolisian untuk menginvestigasi kasus tersebut.
“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan. Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi,” kata koalisi.
(fca/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
