Jakarta –
Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) digelar di DPR. Agenda pertama konferensi parlemen OKI adalah penentuan agenda dan penegasan tema maupun substansi yang akan dibahas dalam forum parlemen OKI.
PUIC ke-19 digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12-15 Mei 2025. Sidang PUIC ke-19 yang diselenggarakan selama 5 hari dihadiri oleh delegasi parlemen 37 negara anggota OKI.
Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan pada hari pertama parlemen OKI menetapkan agenda bertema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ melalui rapat standing committee. Konferensi ini menandakan peran Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” ujar Mardani kepada wartawan, Senin (12/5/2025).
Rapat standing committee PUIC ke-19 hari ini juga membahas soal penguatan parlemen melalui transparansi dan akuntabilitas. Sidang PUIC, kata Mardani, menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota PUIC untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern.
“Mulai dari konflik berkepanjangan seperti di Palestina, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara,” katanya.
Sidang di Indonesia ini juga bertepatan dengan 25 tahun PUIC membahas visi-misi untuk membantu masyarakat dari kelompok rentan. Mardani menyerukan anggota PUIC untuk mengambil langkah nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina,” paparnya.
Mardani menambahkan PUIC harus dapat menjembatani perdamaian bagi negara-negara yang tengah berkonflik. Namun, dukungan tehadap bangsa Palestina akan terus dikumandangkan sebagai bentuk komitmen Indonesia.
“Tidak hanya Palestina. Semua kita cover, termasuk jalan perdamaian India dengan Pakistan, dan Ukraina dengan Rusia,” ucap Legislator PKS ini.
“DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan kerja sama ekonomi Islam, perlindungan komunitas Muslim minoritas, serta pemberdayaan perempuan di parlemen,” sambungnya.
Dalam konteks dunia Islam, menurut Mardani, sinergi antarparlemen dapat menjadi alat efektif untuk membangun solidaritas, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan zaman. Mardani meyakini parlemen dunia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan regional.
“Dengan membawa tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, Indonesia melalui DPR ingin menginspirasi negara-negara anggota PUIC untuk terus membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan kerja parlemen,” imbuhnya.
(dwr/rfs)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
