Jakarta –
Ketua Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS), Fadli Zon melantik dan mengukuhkan Pengurus HIPIIS periode 2024-2028 di Jakarta.
Dalam sambutannya, Menteri Kebudayaan ini turut mengapresiasi para pengurus HIPIIS. Berdiri sejak tahun 1974, HIPIIS telah memberi banyak sumbangsih pemikiran dalam membangun narasi besar dari perspektif ilmu sosial sebagai basis pertimbangan utama kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
HIPIIS juga aktif dalam berbagai kegiatan memajukan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, dengan secara rutin mengadakan kongres ilmuwan, seminar nasional, policy papers dan penghargaan kepada ilmuwan sosial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya apresiasi semangat para penggagas dan pengurus HIPIIS, yang telah mendedikasikan waktu dan pemikiran untuk membangun forum ini. Semoga HIPIIS tak hanya menjadi himpunan akademik, tetapi juga rumah bersama bagi para pemikir dan praktisi yang peduli terhadap masa depan masyarakat Indonesia. Era kini semakin kompleks dan dinamis. Perlu positioning dan intervensi kebijakan yang tepat.” ungkap Fadli dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5/2025).
Fadli menyampaikan pengukuhan HIPIIS bukanlah sekadar seremoni, tetapi merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam pembangunan bangsa.
Dalam dunia yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh tantangan, peran ilmu sosial menjadi sangat krusial. Ia hadir untuk membaca realitas, memberi makna, sekaligus menawarkan jalan bagi penyelesaian masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Fadli berharap HIPIIS dapat menjadi wadah kolaborasi lintas disiplin, lintas generasi, dan lintas sektor dalam memperkaya kajian, memperluas jaringan, serta mendorong pemanfaatan ilmu sosial dalam kebijakan publik dan pembangunan berkeadilan.
Ia mengatakan peneliti sosial adalah fondasi penting dalam membentuk kebijakan publik yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, HIPIIS harus mampu menggali akar masalah di balik isu-isu seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik sosial, intoleransi, dan perubahan budaya yang tidak kasat mata oleh pendekatan statistik atau ekonomi semata.
“Ke depan, kita terus berupaya untuk menciptakan ruang publik yang memungkinkan dialog, kolaborasi, dan pembelajaran yang melibatkan seluruh elemen dalam menumbuhkan budaya politik dan membangun demokrasi yang inklusif. Harapannya, setiap warga negara dapat merasa terlibat dan memiliki hak yang sama dalam menentukan arah bangsa, tanpa memandang latar belakang atau afiliasi politik”, tutup Fadli.
Sebagai informasi, turut hadir pada kegiatan ini antara lain, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., CLA, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, Fachry Ali serta pengurus HIPIIS.
(akd/akd)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
