Gubernur Banten Siapkan Kompensasi Bagi Warga Taat Bayar Pajak Kendaraan

Jakarta –

Gubernur Banten Andra Soni telah mengeluarkan kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kini, dia meminta jajarannya mengkaji untuk memberikan kompensasi bagi warga yang patuh membayar pajak kendaraan setiap tahun.

“Ini (pemutihan) insentif kepada yang menunggak. Berikutnya, kita pikirkan, apa yang harus kita berikan kepada yang taat,” ujar Andra Soni dalam rapat koordinasi Samsat se-Banten, Selasa (8/4/2025).

Andra Soni menyebut pemutihan yang akan digelar 10 April hingga 30 Juni 2025 bukanlah sekadar ikut-ikutan. Dia menekankan tunggakan pajak kendaraan ini merupakan masalah serius.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Kebijakan ini bukan kebijakan FOMO, Fear of Missing Out, atau takut ketinggalan. Tapi karena kita melihat bahwa permasalahan ini sudah bertahun-tahun dan terus menerus. Angkanya pun terus bertambah. Kita lakukan pemutihan denda, tapi tunggakan tak berkurang. Jadi, kita seolah-olah berkhayal punya duit terus,” kata Andra.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan memberi gambaran lebih jelas tentang berapa sebenarnya pemasukan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Dengan begitu, Pemprov bisa menyusun rencana anggaran secara lebih tepat.

“Nanti, di tahun 2026, dalam penyusunan APBD, target pencapaian bisa lebih realistis. Begitu juga dengan rencana belanja,” ujarnya.

Andra juga mengatakan banyak kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Menurutnya, hampir setengah dari jumlah kendaraan di Banten belum membayar pajak.

“Info yang disampaikan kepada saya, ada dua juta kendaraan lebih, sekitar 2,3 juta yang menunggak pajak. Sementara jumlah kendaraan kita lima juta, jadi hampir separuh menunggak,” ujarnya saat rapat.

“Kalau data dari regident, jumlah kendaraan di Indonesia sekitar 180 juta, tapi yang bayar pajak hanya 40 persen. Maka pola itu kemungkinan besar juga terjadi di sini,” ujarnya.

Andra pun menyampaikan dua juta kendaraan itu kemungkinan akan memanfaatkan pemutihan pajak. Karena itu, dia meminta agar petugas bersiap mengantisipasi membludaknya antrean.

“Ini bisa membludak, orang ramai. Apa yang harus dilakukan? Karena jumlahnya pasti akan di atas normal,” katanya.

(aik/idn)