Jakarta –
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang kependudukan yang salah satunya mengatur pemberian bantuan sosial (bansos). Pemprov DKI menyebut calon penerima bansos sudah harus tercatat minimal 10 tahun sebagai menetap dan teregistrasi sebagai warga Jakarta.
“Ke depan Jakarta akan memiliki regulasi kebijakan minimal 10 tahun menetap dan teregistrasi di wilayah Jakarta sebelum mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin kepada wartawan, Rabu (2/4/2025).
Budi mengatakan aturan ini ditujukan agar warga dari luar Jakarta tidak datang ke Jakarta hanya demi bansos Pemprov. Dia mengatakan Pemprov ingin menjamin Jakarta menjadi daerah yang aman dan nyaman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena kami mempunyai kewajiban untuk menjaga kota Jakarta beserta warganya agar tetap manjadi kota aman dan nyaman bagi penduduknya,” ujarnya.
Budi mengatakan beban Jakarta sudah berat, seperti permukiman padat, masalah sampah, dan kemacetan. Dia mengatakan Jakarta membutuhkan tenaga kerja berkualitas agar tak semakin terbebani.
“Bagi para calon pendatang diharapkan memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan pekerjaan serta memiliki keahlian tetap. Tentunya jika para pendatang memiliki keterampilan dan skill baik kontribusinya akan bermanfaat dalam mencapai Jakarta menuju kota global dan mewujudkan Indonesia emas 2045,” ujarnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan para pendatang yang hendak mengadu nasib di Jakarta. Pramono mengatakan Jakarta sudah mempersiapkan diri menyambut para pendatang.
“Jadi ini memang problem yang pasti akan dihadapi Jakarta dalam kondisi yang seperti ini. Tanpa menutup mata kan beberapa daerah melakukan PHK dan sebagainya. Dan untuk itu Jakarta pasti mempersiapkan diri,” kata Pramono Anung usai halalbihalal di rumah Megawati Soekarnoputri, Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (31/3).
Pramono mengatakan dia dan Rano Karno tak akan melakukan operasi justicia. Dia mengatakan siapa pun yang datang ke Jakarta harus memiliki identitas.
“Saya dan Bang Doel (sapaan populer Rano Karno), kami sudah berdiskusi, kita tidak melakukan operasi justicia ya. Yang kita lakukan adalah lebih kepada kemanusiaan, siapapun yang datang ke Jakarta harus ada identitasnya. (Dinas) Dukcapil akan mengecek itu, administrasinya dicek,” ujarnya.
(bel/haf)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
