Memori Perkara Korupsi Lawas Jakarta Saat Pramono Sowan ke KPK

Perkara Lawas Terkait Pemprov Jakarta di KPK

Pramono Anung di KPK (Adrial Akbar/detikcom)

Setelah bertemu dengan pimpinan KPK, Pramono mengaku diingatkan terkait kasus korupsi lama di Jakarta yang belum tuntas. Pramono berjanji kasus korupsi tersebut menjadi evaluasi pihaknya dalam membuat kebijakan di Pemprov Jakarta.

“Tadi diingatkan beberapa kasus (korupsi) lama yang belum selesai, tentunya itu menjadi catatan,” kata Pramono di gedung KPK.

Pramono mengatakan pihaknya akan terbuka atas pengusutan yang dilakukan oleh KPK. Namun dia belum merinci kasus-kasus apa saja yang dimaksudkannya karena bersifat tertutup.

“Dan kami juga akan, kalau memang kasus itu belum berhenti tentunya pemerintah Jakarta juga mempersiapkan diri untuk itu,” sebutnya.

Pramono menjelaskan, beberapa kasus korupsi tersebut terjadi sebelum dia menjabat. Namun hal itu akan tetap jadi tanggung jawabnya karena telah menjabat Gubernur Jakarta.

“Tetapi apa pun karena saya sudah menjadi Gubernur DKI Jakarta, itu juga menjadi tanggung jawab saya,” sebutnya.

“Dengan demikian, apa yang kami lakukan hari ini mudah-mudahan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta, clean and good government-nya lebih baik dan juga lebih terukur,” kata Pramono.

Minta KPK Pelototi Kebijakan Pemprov Jakarta

Pramono Anung (Brigiitta Belia/detikcom)

Dalam lawatannya ke KPK, Pramono juga meminta KPK melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap program dari Pemprov Jakarta. Dia mengatakan hal itu menjadi komitmennya dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih di Jakarta.

“Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, saya ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, kemudian hal yang berkaitan dengan barang milik daerah,” kata Pramono.

Pramono mengaku telah berkomitmen melakukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan Jakarta dari aspek persoalan korupsi. Dia yakin kerja sama dengan KPK bisa mengurangi potensi korupsi di Pemprov Jakarta.

“Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan,” katanya.

Pramono menuturkan permintaan pendampingan dilakukan untuk semua tingkatan, bukan sekedar beberapa program saja. KPK juga secara khusus akan memberikan pendampingan untuk sejumlah program besar dari Pemprov Jakarta.

“Yang paling penting sebenarnya yang paling besar-besar. Termasuk hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya untuk Rorotan, kemudian juga untuk hal yang lain-lain, nanti yang besar-besar malah kami ingin ada supervisi khusus dari KPK,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan pimpinan lembaganya akan menjalankan sinergi yang baik dengan Pemprov Jakarta. Pimpinan KPK, menurut dia, juga mengingatkan optimalisasi pendapatan daerah agar terus ditingkatkan.

“Tadi pimpinan juga mengingatkan beberapa hal, termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa. Kemudian juga hal-hal yang mungkin pernah terjadi di provinsi lain, tadi juga disampaikan agar jangan sampai itu terjadi di Jakarta,” sebutnya.