Jakarta –
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya pemberdayaan perempuan di tengah gejolak pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor. Ia juga mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sejumlah langkah antisipasi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan, harus segera dilakukan menyusul terjadinya PHK di beberapa sektor usaha di Tanah Air,” kata Lestari dalam keterangannya, Minggu (2/3/2025).
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sebanyak 80.000 pekerja terkena PHK pada 2024. Angka itu berpotensi bertambah hingga mencapai 280.000 pekerja pada tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejumlah perusahaan industri tekstil pada tahun ini pun diperkirakan akan melakukan PHK. Hal ini tentunya akan berdampak pada ratusan ribu pekerja, yang sebagian besar perempuan.
Kondisi itu, menurut Lestari, merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan berpotensi menimpa perempuan.
“Tekanan ekonomi keluarga akibat kepala rumah tangga terkena PHK kerap kali memberi beban lebih kepada perempuan yang merupakan ‘tiang’ keluarga,” paparnya.
Selain itu, tambah Lestari, perempuan yang kehilangan pekerjaan juga harus mendapat perhatian agar mampu memiliki keterampilan. Dengan begitu, mereka tetap bisa produktif menopang perekonomian keluarga.
Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini menjelaskan maraknya PHK di sejumlah daerah juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di rumah tangga, yang dapat berdampak pada peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Melihat kondisi ini, Lestari mengajak semua pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai upaya pemberdayaan perempuan. Hal ini bertujuan agat dampak PHK di sejumlah sektor tidak semakin parah.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga berharap sejumlah langkah yang diterapkan pemerintah untuk memulihkan perekonomian dapat berlangsung sesuai yang direncanakan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi setiap warga negara
(akd/ega)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu