Komentar Jokowi Agar Kepala Daerah PDIP Ikut Retret Dijawab PDIP

Jakarta –

Perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah PDIP menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang menyita perhatian, termasuk dari Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Silang pendapat elite PDIP dan Jokowi pun tersaji.

Hal ini berawal dari instruksi yang dikeluarkan oleh Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2/2025). Megawati memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB. KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka sejak Desember 2024.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis poin pertama instruksi tersebut.

Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.

Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.

“2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call,” bunyi poin kedua.

Surat ini ditandatangani oleh Megawati dan dicap stempel lambang PDIP.

Jokowi Sebut Retret Kepala Daerah Urusan Pemerintah

Presiden ke-7, Joko Widodo ditemui di rumahnya, Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (17/2/2025)

Foto: Jokowi (Tara Wahyu NV/detikJateng)

Instruksi dari Megawati itu direspons oleh Jokowi. Saat ditanya mengenai pandangannya terkait perintah Megawati tersebut, Jokowi menyebut retret kepala daerah merupakan urusan pemerintah.

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dilansir detikJateng, Jumat (21/2/2025).

Jokowi menganjurkan semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Mantan kader PDIP ini mengingatkan para kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” ujar dia.

Elit PDIP Tegaskan Keputusan Megawati Urusan Internal Partai

Foto: Said Abdullah (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, kemudian menanggapi pernyataan dari Jokowi. Said mengatakan instruksi Megawati merupakan urusan internal partainya.

“Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said yang menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya saat diwawancarai di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Said tak merespons lebih jauh pernyataan Jokowi yang dulunya kader PDIP. Said hanya menyebut dirinya akan mendapatkan tugas tanpa memerincinya.

“Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu, ini ada acara, ya oke ya,” kata Said Abdullah.