Jakarta –
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar demo ‘Indonesia Gelap’. Puncak demo itu akan digelar terpusat di Jakarta.
“BEM SI sesuai surat intruksi yang telah kami keluarkan akan ada aksi terpusat di Jakarta di hari Kamis untuk menanggapi aksi-aksi sebelumnya, poin-poin tuntutan kita yang tidak direspon sama pihak pemerintah,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).
Herianto mengatakan aksi demo pada 20 Februari nanti menjadi puncak aksi demonstrasi ‘Indonesia Gelap’. Peserta aksi dari luar Jakarta juga akan hadir dalam demo tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Terkait massa aksi kami belum bisa pastikan karena Rabu besok (hari ini) akan ada teklap (teknik lapangan) buat pembahasan aksi secara teknis di lapangan,” katanya.
Dia menyebut aksi demo ‘Indonesia Gelap’ pada 20 Februari nanti akan jadi puncak kemarahan kelompok mahasiswa usai sejumlah tuntutan mereka pada demo di hari Senin (17/2) belum digubris pemerintah.
“Itu akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa Ketika belum ada tanggapan terkait poin-poin tuntutan kita kemarin,” tutur Herianto.
Aksi demo ‘Indonesia Gelap’ sebelumnya telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2). Ada 13 tuntutan yang dibacakan massa aksi.
Tuntutan itu dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.
“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” kata Bagas di hadapan mahasiswa.
Berikut 13 poin tuntutan massa:
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
(ygs/eva)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
