Jakarta –
Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengatakan efisiensi anggaran kementeriannya dari Dirjen Keuangan mencapai Rp 14,3 Triliun. Adapun pagu anggaran Kemendiktisaintek Rp 56,6 Triliun.
Satryo menyebut adanya efisiensi pada bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), yang semula pagunya Rp 6,01 triliun diefesiensi hingga 50 persen. Ia pun mengusulkan anggaran itu untuk dikembalikan.
“Selain itu ada bantuan lembaga dengan unggulan rupiah murni, ada BOPTN, pagunya Rp 6,018 triliun, itu dikenakan efisiensi dan anggaran 50 persen. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu Rp 6,018 triliun,” ujar Satryo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan jika pagu itu dipotong maka ada kemungkinan perguruan tinggi menaikkan uang kuliah. Ia menyebut Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) juga diefisiensi sebesar 50 persen.
“Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya revitalisasi perguruan tinggi negeri, ini juga di pagu awal kami Rp 856,2 miliar dipotong 5 persen. Kami minta kembali pada pagu semula,” kata dia.
“BPPPTNBH itu pagu awalnya Rp 2,37 triliun, dipotong 50 persen oleh efisiensi DJA, dan ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp 1,185 triliun menjadi Rp 711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang sebelumnya,” kata Satryo.
Satryo mengatakan total efisiensi anggaran yang diinginkan pihaknya sebesar Rp 6,785 triliun. Sedangkan, efisiensi dari Kemenkeu mencapai Rp 14,3 Triliun.
Satryo meminta Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan hal itu. Ia menyinggung efisiensi Rp 6,7 triliun yang diinginkan Kemendiktisaintek belum termasuk tunjangan kinerja dosen dan PNS sebesar Rp 2,5 Triliun.
“Jadi total yang akan dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek jumlah sebesar Rp 6,785 Triliun dari Rp 14,3 triliun yang diusulkan oleh DJA,” ucap Satryo.
“Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp 2,5 triliun yang sudah di dapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan. Dengan posisi ini saya berharap Bapak Ibu bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp 14,3 (triliun) tetapi menjadi hanya Rp 6,78 triliun,” imbuhnya.
(dwr/aud)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
