Jakarta –
Pemprov DKI Jakarta berencana membuat QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Hari Nugroho menyebut banyak warga luar Jakarta yang beli gas di Ibu Kota.
“QR code ini nantinya dibuat agar subsidi di Jakarta tepat sasaran. Oleh karena itu, QR code ini berfungsi agar subsidi itu hanya diperuntukkan bagi warga Jakarta. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS,” kata Hari di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10/2/2025).
Hari menjelaskan subsidi yang tepat sasaran ini bisa menunjukkan jumlah pasti penggunaan gas elpiji di Jakarta. Nantinya, data itu bisa menjadi kajian agar tak ada kelangkaan gas di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, selama ini pedagang di pangkalan gas hanya mengecek apakah pembeli itu membawa KTP atau tidak. Namun, tidak diperiksa apakah mereka KTP DKI, sehingga banyak warga daerah lain yang datang ke Jakarta untuk membeli gas bersubsidi.
“Begitu di-tap nanti, lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan. Selama ini pangkalan (mengecek) KTP ada, (ya sudah) jual, jual, jual. Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima,” ujarnya.
Meski begitu, kata Hari, nantinya penggunaan gas bersubsidi di Jakarta akan lebih diperketat, yakni hanya orang berpenghasilan rendah yang berhak membeli gas melon tersebut.
“Siapa (warga ber-KTP) DKI ya? Orang miskin, orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil 1, desil 2, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita (warga mampu) sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” imbuhnya.
(bel/fas)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
