Setelah melihat sendiri proses penutupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Prasetyo Hadi berkantor di Kementerian Keuangan. Menteri Sekretaris Negara itu diminta berkantor selama 10 hari di Kemenkeu untuk menyisir anggaran 2025 yang dapat diefisienkan dari berbagai kementerian/lembaga.
“Dari sana, diperolehlah beberapa profil seperti di tabel efisiensi seperti yang ada di surat edaran (SE) Menteri Keuangan itu,” tutur salah seorang pejabat di Kabinet Merah-Putih kepada reporter detikX pekan lalu.
SE yang dimaksud merujuk pada SE Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja K/L, yang diterbitkan Sri Mulyani pada 24 Januari 2025. Dalam surat tersebut, Bendahara Negara ini memerintahkan kepada para menteri beserta kepala lembaga melakukan reviu anggaran di instansi masing-masing.
Ada total 16 pos anggaran yang diminta diketatkan. Pos anggaran tersebut alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat dan sejenisnya, kajian, bimbingan teknis dan pendidikan-latihan, honor profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung dan fasilitas kantor, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin, infrastruktur, serta belanja lainnya. Jumlah pemangkasan bervariasi, mulai 10,2 persen hingga 90 persen. Terkecil anggaran pemeliharaan dan perawatan. Terbesar anggaran untuk kegiatan seremonial.
Pemangkasan dilakukan pada 136 dari total 152 K/L dengan target efisiensi Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun. Sehingga secara total, anggaran penghematan pada awal 2025 mencapai Rp 306 triliun.
Sri Mulyani mengatakan penghematan anggaran ini dilakukan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). “Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pada Jumat, 24 Januari 2025.
detikX sudah menghubungi Prasetyo Hadi dan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta melalui telepon dan pesan singkat untuk meminta konfirmasi. Namun, sampai artikel ini ditayangkan, keduanya belum menjawab permohonan wawancara. Isa sekarang berstatus tersangka dalam kasus Jiwasraya.
