Jakarta –
Langkah pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah mencabut 78 perintah eksekutif yang dikeluarkan di era pendahulunya, Joe Biden, terutama arahan yang mendukung kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi terhadap kaum gay dan transgender.
Trump juga memutuskan untuk kembali menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris, serta keluar sebagai anggota dan salah satu donatur terbesar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
“Banyak pendukung Trump yang bersikap skeptis terhadap organisasi internasional, jadi yang kita lihat adalah umpan pertama untuk kelompok pemilih tersebut,” kata J. Miles Coleman, analis pemilu di Pusat Studi Politik di Universitas Virginia, AS.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, hadiah kampanye terbesar adalah imigrasi. Dalam perintah eksekutifnya, Donald Trump mengumumkan darurat keimigrasian di perbatasan dengan Meksiko, demi menghentikan “invasi” imigran gelap dari Amerika Selatan.
“Arus masuk imigran ilegal akan segera dihentikan, dan kami akan memulai proses deportasi jutaan imigran kriminal ke negara asal mereka,” kata Trump dalam pidato pelantikannya, Senin (20/1).
“Kerangka kerja” untuk pemerintahan federal
Perintah eksekutif adalah hak prerogatif presiden yang bisa diterbitkan tanpa harus berkonsultasi dengan Kongres, seperti pada undang-undang reguler. Intinya, presiden memberikan instruksi yang hanya berlaku untuk jajaran pemerintahan federal, bukan untuk negara bagian atau warga umum.
“Perintah eksekutif menetapkan kerangka kerja untuk tindakan oleh lembaga federal,” Michelle Egan, profesor politik, tata kelola, dan ekonomi di Universitas Amerika di Washington D.C., mengatakan kepada DW melalui email.
Namun, perintah eksekutif juga dapat digugat di pengadilan, atau dapat dibatalkan oleh presiden berikutnya. “Kendati demikian, di Amerika Serikat dekrit presiden telah menjadi instrumen tata kelola yang semakin diandalkan, tetapi juga mudah dibatalkan,” kata Egan.
Apa arti arahan Trump bagi AS?
Perintah eksekutif yang ditandatangani Trump menunjukkan prioritas presiden. “Saya pikir isu-isu terkait perang budaya ini akan menonjol pada hari-hari awal pemerintahan baru dan pada hari-hari awal Kongres baru,” kata Craig Saperstein, mitra di firma hukum internasional Pillsbury, kepada DW.
Pada saat yang sama, perintah eksekutif Trump tidak lantas menandakan perubahan langsung di AS. Penarikan diri dari WHO, misalnya, akan memakan waktu satu tahun sebelum berlaku.
“Dan akan butuh waktu lama sebelum warga AS merasakan konsekuensi langsung,” kata rekan ahli hukum pemerintah Saperstein, Aimee Ghosh. Trump mungkin menandatangani perintah yang menyatakan keadaan darurat imigrasi, tetapi kebijakan yang ingin dia terapkan tetap harus melalui proses panjang di lembaga federal terkait, jelas Ghosh.
“Rincian tentang bagaimana semua ini akan dilaksanakan sangatlah penting, karena banyak hal dapat berubah dalam hal siapa yang terdampak, waktunya, dan apakah ada pengecualian,” kata Ghosh kepada DW.
“Beberapa hal mungkin terjadi langsung pada hari pertama, tetapi banyak perintah eksekutif yang ditandatangani Trump akan melalui masa studi, peninjauan, dan prosedur administratif lainnya.”
Trump menandatangani pengampunan bagi terpidana perusuh 6 Januari di Gedung Putih pada hari Senin, yang mencakup hampir semua 1.600 terdakwa yang menyerbu gedung Capitol dalam upaya menghentikan pengalihan kekuasaan pada 6 Januari 2021.
Trump sebelumnya telah berbicara tentang rencananya untuk mengampuni mereka yang dia sebut sebagai “sandera 6 Januari,” kata dia saat berdiri di depan warga Israel yang anggota keluarganya disandera oleh organisasi teror Hamas.
Terpidana pendukung Parta Republik yang berulang kali disebut Trump sebagai “sandera 6 Januari” kebanyakan sedang menjalani hukuman kurungan.
Adalah langka bagi seorang presiden AS untuk menandatangani sejumlah besar pengampunan pada hari pertamanya menjabat.
“Pengampunan biasanya dianggap sebagai sesuatu yang terjadi menjelang akhir pemerintahan,” kata Ghosh. “Tetapi bagi Presiden Trump, jika Anda telah memperhatikan kampanye dan semua yang telah dikatakan sejak pemilihan, tidak mengherankan bahwa pengampunan akan menjadi bagian dari agenda hari pertama. Karena itu adalah bagian yang sangat besar dari kampanyenya.”
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris
(ita/ita)
