Jakarta –
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk tim untuk melindungi perempuan dan anak. Adapun kolaborasi ini bertujuan untuk merumuskan program dan kebijakan bersama, dan akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
“Kami berdua telah membentuk tim yang bekerja kurang lebih satu bulan, setelah itu kami tuangkan dalam bentuk MoU,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulis, Senin (13/1/2025).
Hal ini disampaikannya usai rapat bersama Menteri PPPA di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/1/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini mengatakan tim tersebut akan merumuskan mekanisme kerja sama yang paten antara Kemensos dan Kementerian PPPA. Hal ini akan menjadi panduan di tingkat lapangan.
“Fokus kita ada dua. Satu, pencegahan. Bagaimana kekerasan itu terjadi, basisnya keluarga,” paparnya.
Adapun nantinya jika misalnya Kemensos memiliki Program Keluarga Harapan (PKH), maka Kementerian PPPA ingin menitipkan agar PKH juga menekankan pentingnya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
“Termasuk kekerasan seksual dalam bentuk edukasi, dalam bentuk pemahaman, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebutkan keduanya akan merumuskan program dalam merespons kasus. Pasalnya, selama ini sudah ada respons kasus dua kementerian, tapi belum dituangkan dalam bentuk kerja sama.
“Sehingga, ketika ada kasus-kasus yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, maupun hal-hal lain, bisa kita mengerti tugas masing-masing. Kita perkuat kerja sama saja yang selama ini sudah jalan,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo berharap setiap kementerian dapat berkolaborasi dan mengintegrasikan program. Dengan begitu, kementerian bisa melakukan hal yang efektif di tengah masyarakat.
“Pagi ini kami berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak, terutama yang beririsan dengan tugas dan fungsi kemensos,” katanya.
Gus Ipul mengatakan belakangan ini, terdapat sejumlah kasus yang memerlukan respons cepat dan tindak lanjut. Ia berharap perempuan dan anak bisa mendapatkan perlindungan yang utuh.
“Ke depan kami ingin respons-respons kasus ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja Kemensos dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan pertemuannya dengan jajaran Kemensos bertujuan untuk membangun sinergi dan kerja sama antar kementerian. Sebab, banyak program dari Kemensos yang beririsan dengan Kementerian PPPA.
“Kita akan melakukan kerja bersama untuk memetakan kondisi di lapangan khususnya yang terkait dengan perempuan dan anak,” ucapnya.
Ia mengatakan pihaknya juga membuka kemungkinan kerja sama dengan kementerian lainnya. Dengan demikian, ketika ada persoalan di lapangan, antar kementerian bisa berbagi tugas.
“Sehingga, sinergi dalam menyelesaikan persoalan ini bisa diselesaikan lebih cepat,” ujarnya.
Arifah mengatakan kementerian PPPA memiliki sejumlah program prioritas. Pertama, program Ruang Bersama Indonesia yang berada di tingkat desa. Program ini ditujukan untuk menguatkan desa dan menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat keluarga dan desa.
“Ruang Bersama Indonesia bukan dilihat secara fisiknya, tapi lebih kepada fungsinya,” jelasnya.
Selain itu, ada pula program perluasan fungsi Call Center Sapa 129. Ia pun mengajak pilar-pilar sosial Kemensos untuk bersinergi dalam Ruang bersama Indonesia. Ketiga, program satu data perempuan dan anak berbasis desa.
“Kami berharap kolaborasi ini bisa memperkuat sinergi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Karena dari survei, kemiskinan paling tinggi adalah perempuan,” pungkasnya.
(anl/ega)
