Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, ia ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hasto dijerat dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan KPK lainnya Harun Masiku.
Mengutip detiknews, nama Hasto sebagai tersangka muncul dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, angkat bicara mengenai penetapan tersangka Hasto Kristiyanto yang akan segera disampaikan secara resmi ke publik.
“Akan disampaikan,” ujar Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Tak tinggal diam, juru bicara PDIP menuding penetapan Hasto menjadi tersangka sarat akan politisasi hukum. Ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari upaya mengganggu partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih,” kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024).
Lebih lanjut, Chico menyebut ancaman sprindik juga terjadi kepada beberapa ketua umum partai lain yang akhirnya tindak lanjut dan memilih mengikuti arus. Hal ini yang dinilai Chico sebagai bukti nyata politisasi hukum.
“Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum,” ucapnya.
Meski begitu, Chico menegaskan PDIP tidak akan menyerah meski diancam demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP. Terlepas dari itu, Chico memastikan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto. “Sampai detik ini, belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen,” imbuhnya.
Akhir-akhir ini Harun Masiku kembali menjadi perhatian usai terbentuknya kepemimpinan KPK yang baru. Kasus yang terungkap oleh OTT KPK pada Januari 2020 ini menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi salah satu tersangka kasus penerimaan suap dari Harun Masiku sebesar Rp 600 juta. Kasus ini untuk meloloskan nya menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan posisi anggota DPR yang meninggal dunia.
Meski Wahyu sudah ditangkap, keberadaan Harun Masiku hingga kini masih menjadi misteri. Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron. Sementara itu terkait Hasto, dirinya sudah beberapa kali dipanggil KPK namun statusnya masih sebagai saksi. Hasto dimintai keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan dan melindungi Harun dan adanya upaya menghambat pencarian.
KPK sendiri telah melakukan sejumlah hal sejak adanya perubahan kepemimpinan. Pada 6 Desember 2024 lalu, komisi anti rasuah ini menerbitkan foto penampakan terbaru Harun Masiku. Kasus Harun Masiku adalah salah satu ujian bagi KPK saat ini. Sejumlah pihak pun meyakini jika KPK di bawah kepemimpinan Setyo budiyanto dkk dapat memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu apakah penetapan Hasto oleh KPK sarat akan politisasi hukum? Apakah dengan ditangkapnya Hasto bisa membuat Harun Masiku tertangkap? Menghadirkan Alexander Sudrajat jurnalis senior detiknews, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.
Menjelang libur panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2024, transportasi merupakan salah satu hal yang menjadi sorotan. Tetapi terdapat keputusan yang terbaru dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberhentikan pembangunan proyek jalan tol baru. Sedangkan jalan merupakan salah satu komponen dasar dalam bergeraknya transportasi suatu negara. Beban jalan pun saat ini semakin besar mengingat banyaknya kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari segi ekonomi maupun pariwisata. Seberapa besar pengaruh pemberhentian proyek ini terhadap beban jalan di sejumlah titik jelang libur nataru 2024 ini? Bagaimana tanggapan pengamat transportasi terhadap keputusan ini? Menghadirkan pengamat transportasi, Djoko Setijowarno simak diskusinya hanya di Indonesia Detik Ini
Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan membahas lebih dalam mengenai perpustakaan gratis jalanan yang tersebar di ruang publik Jakarta, Bookhive. Mengusung tagline “ambil seperlunya, sumbang semampunya”, Bookhive membuktikan bahwa budaya membaca bisa dipupuk lewat hal-hal sederhana. Seperti apa sistem peminjaman buku di Bookhive? Apakah perpustakaan ini efektif meningkatkan minat baca masyarakat? Menghadirkan Yuli Andyono selaku Director Bookhive Indonesia.
Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.
“Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”
(far/vys)
