Lampung –
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya bekerja berdasarkan data yang akurat untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikannya usai acara graduasi 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
“Ini pesan presiden kepada kami, bekerjalah dengan menggunakan data yang akurat. Data akurat ini menjadi taruhan kita semua,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengungkapkan masih sering terjadi keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan distribusi bansos. Ada yang seharusnya menerima malah tidak dapat, sementara yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan.
“Masalah ini sering kami temui di lapangan,” tambahnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah tengah mengonsolidasikan ulang data penerima bansos. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dilebur menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan basis data yang lebih kredibel.
“Nah nanti kalau ada KPM yang tidak dapat. Karena setelah diterapkan kriteria yang baru ini, mohon dimaklumi dan mohon ditenangkan oleh para pendamping. Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir yang namanya data itu dinamis. Apalagi data yang akan ditampilkan nanti seluruh populasi penduduk Indonesia. Karena dinamis, tiap hari pasti ada yang wafat, ada yang meninggal, ada yang pindah rumah, ada yang naik kelas. Itu akan sangat dinamis,” kata Gus Ipul.
Maka dari itu, lanjutnya, pihaknya akan menyiapkan protokol updating data. Kemensos tetap memberi kesempatan untuk updating lewat jalur resmi mulai dari tingkat Kelurahan atau Desa hingga ke Dinas Sosial setempat.
“Maka saya titip kepada para lurah, para kepala desa dan juga kepala bina sosial. Menyajikan data yang akurat kepada Bupati, Wali Kota atau kepada Gubernur. Jalur ini harus digunakan dengan baik,” tambahnya.
Dalam acara tersebut, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya mendorong KPM untuk beralih dari bansos menuju kemandirian ekonomi. Program seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha menjadi prioritas dalam proses pemberdayaan ini.
“Bansos adalah perlindungan sosial bersyarat dan bersifat sementara. Kita harus memastikan KPM mampu bergraduasi dan mandiri,” ujarnya.
Selain fokus pada data dan pemberdayaan, acara graduasi ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah berharap program sosial dapat berjalan lebih efektif, sekaligus mendorong transformasi sosial menuju kemandirian masyarakat.
(prf/ega)
