Kabinet Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol setuju status darurat militer dicabut usai status itu ditolak Majelis Nasional Korsel. Yoon menyatakan akan mencabut status tersebut setelah disepakati kabinetnya.
Rabu (4/12/2024), kabinet Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah memberikan suara untuk mencabut darurat militer, tak lama setelah ia mengumumkan niatnya untuk mencabut tindakan tersebut.
Yoon sebelumnya mengatakan bahwa ia bermaksud mencabut tindakan tersebut setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk membatalkan, tetapi perlu menunggu hingga cukup banyak anggota kabinet yang dapat memberikan suara.
“Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi.
“Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet.”
Dalam pidato di televisi kepada rakyat, Yoon pada Selasa (3/12) malam mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan darurat militer, menuduh oposisi melumpuhkan pemerintah dengan “kegiatan anti-negara”.
Namun, 190 anggota parlemen berhasil masuk ke majelis pada Rabu (4/12) dini hari, di mana mereka dengan suara bulat memilih untuk menolak deklarasi darurat militer dan menyerukan pencabutannya.
Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya.
Yoon memberikan berbagai alasan untuk membenarkan pengumumannya–deklarasi darurat militer pertama Korea Selatan dalam lebih dari 40 tahun.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara yang merampas kebebasan dan kebahagiaan rakyat, dengan ini saya nyatakan darurat militer,” kata Yoon dalam pidatonya yang disiarkan langsung di televisi sebelumnya kepada rakyat.
Yoon tidak memberikan rincian tentang ancaman Korea Utara, tetapi Korea Selatan secara teknis masih berperang dengan Pyongyang yang bersenjata nuklir.