Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka membahas beberapa hal, salah satunya terkait sinergitas Komdigi dan Kejagung.
“Jadi yang pertama tentu sebagaimana Pak Jaksa sampaikan terkait giat-giat di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tentu kita perlu kepastian hukum, baik sebelum melangkah untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunan. Tadi kami mohon dikawal, diawasi sedari awal, kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dalam hal tata kelola, terkhusus dalam program-program yang terkait dengan connectivity atau pembangunan infrastruktur konektivitas. Untuk mendukung juga arahan pembangunan bahwa kita perlu meningkatkan konektivitas di berbagai wilayab di Indonesia tekhusus 3T,” ujar Meutya Hafid di Kejagung, Kamis (14/11/2024).
Selain itu, keduanya juga membahas terkait komitmen penanganan judol. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa semua pihak harus bersatu padu menangani dan mencegah judi online.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tadi juga menyinggung terkait komitmen bersama terkait penanganan judi online,” tambah Meutya.
ST Burhanuddin mengatakan kasus judol di Komdigi masih diselidiki. ST Burhanuddin menyebut pihaknya akan bersinergi dengan kementerian lain agar tak terulang hal-hal yang merugikan masyarakat, khususnya judol.
“Kalau untuk judi kan sekarang masjih di dalam penyelidikan, tetapi nanti tindak lanjutnya di dalam penentuan, bagaimana pun juga kami akan sinergikan dengan kementerian agar tidak terulang lagi hal-hal yang merugikan masyarakat,” tutur ST Burhanuddin.
Kembali ke Meutya, pihaknya meminta untuk dikawal Kejagung setiap program-program Komdigi. Baik program-program besar, maupun kecil.
“Besar, kecil semua kita ingin terbuka dari awal untuk kemudian diberikan masukan dan juga diawasi dari awal gitu,” tambah Meutya.
Nantinya, Kejagung akan membantu lewat jaksa dan pengacara. Kejagung berjanji akan mendampingi dan mengawal setiap program Komdigi.
“Iya, betul (dibantu lewat jaksa dan pengacara). Jadi kami dari bidang Datun (Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara), di mana punya tugas dan fungsi, baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan LO, legal opinion, dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Karena bagaimana pun juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak, kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti terdahulu,” pungkas Burhanuddin.
(isa/dhn)
