Presiden Prabowo Subianto tak masalah Indonesia mengikuti BRICS hingga Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) atau organisasi ekonomi dunia lainnya. Prabowo menekankan untuk ekonomi Indonesia perlu mencari peluang-peluang terbaik.
Hal itu diungkapkan Prabowo saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Amerika Serikat yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (14/11/2024). Prabowo menyebut Indonesia juga bahkan mengikuti Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF) dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).
“Saya kira nggak ada masalah kita juga ikut IPEF kita juga ikut CPTPP. Ya kita ikut beberapa kelompok,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan perlu mencari peluang terbaik untuk perekonomian Indonesia. Hal itu juga demi kesejahteraan rakyat.
“Untuk ekonomi kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberi lampu hijau kepada Indonesia yang saat ini tengah mengajukan aksesi jadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Joe Biden mendukung Indonesia masuk OECD.
“Presiden Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang menyediakan jalur menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkualitas tinggi melalui kebijakan yang lebih kuat dan lebih bertanggung jawab,” demikian bunyi pernyataan bersama usai pertemuan Biden-Prabowo yang diunggah di situs resmi White House, Rabu (13/11/2024).
Diketahui, proses pengajuan Indonesia menjadi anggota OECD saat ini sedang berlangsung. Amerika Serikat sebagai pimpinan organisasi berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia.
“Saat proses tersebut berlangsung, Amerika Serikat berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan keberhasilannya dalam menyelaraskan dengan standar dan praktik terbaik OECD,” ujarnya.
“Termasuk dengan mendukung Indonesia dalam melaksanakan semua reformasi ekonomi, tata kelola, perdagangan, dan ketenagakerjaan yang diperlukan,” lanjut keterangan tersebut.
(eva/imk)
