Jakarta –
Cagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, ingin kelompok disabilitas di Jakarta bisa hidup mandiri. Pramono menyebut diperlukan bantuan pemerintah untuk mendukung usaha yang dirintis kelompok disabilitas.
Pramono berjanji akan menyediakan bantuan permodalan dengan bunga yang rendah bagi kaum disabilitas di Jakarta yang ingin membuka atau telah memiliki usaha. Menurutnya, kelompok disabilitas mengeluhkan tingginya bunga pinjaman seperti yang disediakan di program KUR.
“Jadi memang UMKM untuk disabilitas sampai hari ini memang belum mendapatkan perhatian khusus,” kata Pramono saat menghadiri pertemuan dengan kelompok disabilitas di Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (10/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sementara ini, untuk disabilitas kebanyakan mereka mengajukan dengan KUR, KUR kan bunganya, bagi disabilitas dianggap tadi mereka menyampaikan dianggap masih tinggi. Mereka minta ada pengurangan KUR,” tambahnya.
Pramono mengaku akan menyiapkan program bantuan permodalan bagi kelompok disabilitas dengan bunga yang rendah. Dia meyakini kemampuan APBD Jakarta yang besar bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut.
“Untuk itu memang harus ada subisidi dari pemerintah Jakarta khusus untuk disabilitas. Maka pemerintah Jakarta, karena anggarannya besar, maka saya yakin bisa untuk itu,” ucapnya.
Selain permodalan, Pramono juga berjanji memperkerjakan kelompok disabilitas di Balai Kota Jakarta jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024. Menurutnya, langkah itu sudah dilakukan di Sekretariat Kabinet saat dirinya menjabat sebagai Seskab.
“Mereka juga minta agar di Balai Kota disabilitas bisa diterima. Kalau itu sebenarnya, saya waktu di Seskab saya udah menerima itu, jadi bagi saya pasti akan ada,” ujarnya.
Menurut Pramono, posisi untuk kelompok disabilitas di Balai Kota bisa dibuka untuk jabatan hingga tingkat eselon 2 dan 3. “Kalau saya harusnya untuk eselon 2-3, di tempat Seskab, saya udah buka ruang itu ya, saya yakin di Balai Kota juga bisa,” katanya.
Lebih jauh, Pramono juga akan memperbaiki sejumlah infrastruktur seperti trotoar agar lebih ramah terhadap disabilitas. Menurutnya, hal itu harus dilakukan karena merupakan perintah undang-undang.
“Perlu dilakukan beberapa perbaikan di beberapa hal, terutama untuk trotoar dan pedestrian, kemudian pergantian dari TransJakarta ke haltenya, dari halte ke tempat-tempat yang lain, apakah MRT-LRT itu masih dirasakan sangat kurang ramah terhadap disabilitas,” ucap Pramono.
“Jadi trotoar banyak dipake untuk parkir, pedagang kaki lima, kemudian kurang terawat dengan baik, maka harus ada atensi untuk itu, karena apapun disabilitas inikan diatur oleh undang-undang,” imbuhnya.
(fas/fas)
