Jakarta –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri menjaga dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Presiden, kata Kapolri, juga memberikan arahan terkait sejumlah hal.
Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit saat menghadiri acara malam apresiasi dan pisah sambut Komisioner Kompolnas periode 2024-2028 di PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024). Jenderal Sigit menjelaskan arahan Presiden disampaikan saat retreat di Akmil, Magelang.
“Baru saja Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto memberikan arahan-arahan pada saat pembekalan kami di Akmil beberapa waktu yang lalu, dan juga beliau menyampaikan program-program beliau yang tertuang dalam Asta Cita, bagaimana menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera,” kata Kapolri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolri mengatakan Polri punya peran penting dalam menjaga dan mengawal Asta Cita yang disampaikan Presiden. Sehingga, arahan Presiden dapat diwujudkan dan dirasakan masyarakat.
“Dan tentunya kami sebagai salah satu institusi di bawah kepala negara, memiliki kewajiban untuk menjaga, mengawal agar apa yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden dalam rangka menyejahterakan rakyat, dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang semakin kuat, untuk mewujudkan misi institusi Indonesia Emas 2045, untuk menjadi salah satu program yang harus kami laksanakan,” ujarnya.
Kapolri kemudian berharap sinergitas antara Polri dan institusi lainnya bisa terjaga. Baik mitra yang berada di tingkat kementerian hingga lembaga pengawas seperti Kompolnas.
“Di satu sisi, kami tentunya terus membuka ruang untuk dievaluasi, dikritik, diperbaiki. Namun juga tentunya kami berterima kasih karena dalam situasi-situasi tertentu, Kompolnas, kami rasakan sangat menjaga institusi Polri,” ucapnya.
Polri, kata Jenderal Sigit, mendapat perintah dari Presiden Prabowo untuk melakukan penegakan hukum terhadap empat tindak pidana. Kapolri menegaskan lembaganya akan menjalankan perintah Presiden tersebut.
“Kemudian yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian, Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu telah memerintahkan khususnya terkait dengan KPI, Polri, dan aparat penegak hukum untuk melakukan beberapa langkah tegas terkait dengan yang pertama adalah masalah judi online, yang kedua adalah narkoba, yang ketiga adalah penyeludupan, dan yang keempat adalah hal-hal yang berdampak terhadap kebocoran negara, baik terkait dengan masalah penggunaan maupun penerimaan negara,” imbuhnya.
Kapolri menambahkan, kepolisian juga mendukung program swasembada pangan melalui sejumlah langkah yang dilakukan di seluruh jajaran. Polri juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar program swasembada pangan sukses.
“Kemudian kita juga tentunya mendukung berbagai macam program pemerintah, seperti swasembada pangan. Saat ini kami pun juga menggelorakan mulai program pekarangan pangan, sampai dengan memanfaatkan lahan tidur. Dan ini dilaksanakan di semua wilayah, Polda dan Polres, termasuk kami memiliki SMK Bayangkara, itu pun juga kita persiapkan pendidikan vokasi yang siap untuk juga bisa mendukung terkait dengan program-program tersebut, termasuk juga tentunya program hilirisasi karena ini memang harus dipersiapkan SDM-nya,” ucapnya.
Selain itu, Polri juga akan mendukung untuk mencegah terjadinya kebocoran penerimaan keuangan negara. Polri akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.
“Kemudian terkait dengan kebocoran penerimaan keuangan negara atau penggunaan keuangan negara, kita mendukung rekan-rekan yang ditunjuk dalam hal ini dari kejaksaan yang leading sector. Namun demikian kami minta untuk seluruh rekan-rekan yang tergabung di dalam desk tersebut, baik yang langsung maupun tidak langsung, saya minta juga melakukan langkah-langkah yang tegas sehingga kemudian permasalahan ini betul-betul bisa kita tekan,” sambungnya.
(rfs/jbr)
