Jakarta –
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara. Dalam rapat tersebut, ia mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk fokus dalam upaya penataan ulang tanah negara.
Usai mengikuti Rapat Kabinet Paripurna pada Rabu (06/11), Nusron menjelaskan bahwa ATR/BPN akan memfokuskan perhatian untuk menata ulang tanah negara seperti yang diamanatkan oleh Presiden.
“Pesannya beliau, kendalikan negara dengan baik. Kalau dari kami (ATR/BPN), concern-nya adalah menata ulang tanah negara supaya penggunaannya lebih berkeadilan, lebih mengutamakan pemerataan ekonomi, tapi juga tidak menafikan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” terang Nusron dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).
Yang dimaksud tanah negara adalah tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya, tanah telantar, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah hasil dari penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta tanah negara lainnya yang mencakup ke dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Penataan ulang tanah negara sejalan dengan tujuan Reforma Agraria yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Tujuannya untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
Di kesempatan ini, Menteri Nusron juga mengungkapkan bahwa rapat kali ini menjadi momen bagi Presiden Prabowo berkumpul bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih sebelum dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke sejumlah negara, seperti Cina dan Amerika Serikat.
“Pak Presiden mau menghadiri banyak acara di luar (negeri). Ada KTT APEC, ada G20, ada kunjungan ke Cina dan ada kunjungan ke Amerika,” jelasnya.
Tak hanya Nusron, Rapat Kabinet Paripurna ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.
(ega/ega)