Jakarta –
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan rumah susun (rusun) Pasar Rumput akan ditempati oleh tujuh golongan prioritas. Maruarar menyebut penghuni yang diutamakan di antaranya guru, TNI/Polri/ASN berpangkat dan bergaji rendah, serta milenial golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Nah, dari 1.536 unit yang ada ini, kita sudah sepakati ada 7 komponen. Yang pertama, kami minta masyarakat sekitar, tolong dipilih ya komposisinya. Yang kedua, ASN berpenghasilan rendah,” kata Maruarar di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024).
“Yang ketiga, TNI ya pangkat tamtama, diberikan ya maksimal bintara. Yang keempat, Polri, yang juga pangkatnya rendah. Kemudian yang kelima, guru,” sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pedagang dan milenial yang bekerja di sekitar Thamrin dan Manggarai juga menjadi prioritasnya agar bisa menghuni Rusun Pasar Rumput.
“Kemudian, pedagang. Kalau ada pedagang, tolong dialokasikan juga buat pedagang, jangan-jangan pedagangnya rumahnya jauh. Kalau ada pedagang di sini, itu tolong juga dialokasikan,” ujarnya.
“Dan milenial. Kita mulai coba, sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo, gotong royong, milenial yang kerja di sekitar Thamrin, Sudirman, dan Kuningan, kan dekat sini. Kalau bisa dialokasikan beberapa orang untuk tinggal di sini,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab disapa Ara itu menyampaikan bahwa dari 1.984 unit yang ada, pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah memberikan 418 unit kepada korban kebakaran Manggarai beberapa waktu lalu, selama 1 tahun tanpa dipungut biaya. Terhitung mulai 28 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2025
Rusun tersebut sebelumnya mematok biaya sewa sebesar Rp 3,5 juta. Namun kini, biaya sewa sudah diturunkan dengan dua tipe yakni Rp 1,1 juta dan Rp 2,250 juta.
Ara pun mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta atas kebijakan tersebut karena sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subiono yang berpesan bahwa setiap kebijakan harus pro rakyat terutama wong cilik.
“Saya harap ini bukan pertama dan terakhir. Dipikir soal solusi lain nanti dengan teman-teman DPRD Jakarta,” pungkasnya.
(bel/lir)
